Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Nov 2015, 00:00:00 WIB, 20 View , Kategori : Tataruang

Bangka, (10-14/11). Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria pada tahun 2015 dilakukan di 2 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, sebagai lokasi pilot project adalah Kabupaten Magelang dan Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan lokasi pilot project adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, target penyelenggaraan Reforma Agraria sebanyak 9 juta bidang, yang terdiri atas: (i) tanah legalisasi aset seluas 4,5 juta ha (Tanah transmigrasi yang belum bersertipikat seluas 0,6 juta ha, dan Legalisasi Aset seluas 3,9 juta ha); (ii) redistribusi Tanah seluas 4,5 juta ha (HGU yang telah habis dan tanah terlantar seluas 0,4 juta ha, dan Pelepasan Kawasan Hutan 4,1 Juta ha).

Terkait dengan legalisasi aset tanah transmigrasi, saat ini Kementerian ATR/BPN sedang melakukan koordinasi dengan Kemendes PDTT dan Kemen LHK untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi transmigrasi yang dapat menjadi target sertipikasi.

Terkait dengan tanah terlantar sebagai salah satu sumber tanah obyek reforma agraria, BPN seringkali kalah dalam proses penetapan tanah terlantar. Salah satu kebijakan yang saat ini dilakukan adalah tidak memperpanjang HGU yang telah habis. Selain itu, menerapkan ketentuan agar 20% dari luas HGU baru diberikan kepada masyarakat sekitar.

Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Selatan, Agustu Effendi, menyampaikan beberapa hal sbb:
•    Bentuk akses reform yang dilakukan oleh pemda Kab Bangka Selatan adalah membentuk organisasi bagi petani dengan mengoptimalkan GAPOKTAN dan Gabungan Kelompok Nelayan, pembinaan dan pelatihan bagi petani/peternak dan mengirim petani untuk belajar di provinsi lain, akses permodalan melalui CSR dari PT. Timah dan KUR dari bank, dan jaringan pemasaran bekerjasama dengan perusahaan swasta.
•    Beberapa program yang mendukung pelaksanaan reforma agraria di Kab Bangka Selatan, antara lain: Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Peningkatan Sarana Dan Produksi Pertanian, Program Pengembangan Komoditi Holtikultura, Program Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Juarin Jaka Sulistyo selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan memaparkan beberapa hal sbb:
•    Wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang menjadi lokasi pilot project adalah mencapai 360.708 ha. Dari luasan tersebut, 294.319,54 ha merupakan wilayah kawasan budidaya. Sesuai dengan arahan pembangunan,  Kabupaten Bangka Selatan akan dijadikan sebagai salah satu lumbung pangan daerah, hal ini ditunjukan dengan dilakukannya penambahan lahan sawah baru, termasuk juga dari program Redistribusi aset yang ada di Desa Kepoh, Desa Serdang dan Desa Bencah yang menjadi lokasi pilot project.
•    Pada tahun 2015, kegiatan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang terdiri dari 4 kegiatan, antara lain melalui PRONA, sertipikasi tanah Nelayan, Redistribusi Tanah dan UMK berjumlah 2150 bidang. Kegiatan PRONA yang ada di 3 Desa, yaitu Kepoh, Bencah dan Serdang mendapatkan bantuan legalisasi asset sebesar 900 bidang, dengan total luas 155,23 Ha yang difokuskan untuk kegiatan pertanian.
•    Kegiatan pertanian yang dilakukan di lokasi PRONA merupakan kegiatan pertanian lahan kering atau tadah hujan, sehingga hanya dapat dilakukan panen satu kali dalam setahun.
•    Kegiatan legalisasi aset di Kab. Bangka Selatan meliputi:  Luas tanah bersertipikat sebesar 22.240 ha (19.820 bidang); luas legalisasi aset tanah LP2B sebesar 1.229,63 ha. (IK, ES)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar