Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Nov 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (18/11). Pilkada serentak akan digelar pada Desember 2015, kepada kepala daerah yang terpilih dimohon untuk segera menyelesaikan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dan penyesuaian-penyesuaian maupun penyelesaian perencanaan tata ruang (RTRW dan turunannya). Hal ini disampaikan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kemendagri di Hotel Bidakara pada Rabu (18/11).

Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu diberikan pembekalan terkait urusan wajib bidang lingkungan hidup sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang langsung terimplikasi oleh pelaksanaan Pilkada serentak.  Selain itu, perlu disosialisasikan arahan dan pedoman-pedoman terkait perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, diantaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), AMDAL dan Ijin Lingkungan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2015, Bappeda perlu memastikan bahwa perumusan strategi pembangunan berisi program indikatif dalam mewujudkan visi misi kepala daerah yang akan dilaksanakan hingga 5 (lima) tahun ke depan, harus memperhatikan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah masing-masing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Ada tiga tantangan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah, yakni: 1) ketidaksinkronan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Pembangunan (RP); 2) ketidaksinergisan RP secara vertikal dan horizontal; 3) prinsip pembangunan berkelanjutan belum terintegrasi dalam RTR dan RP.

Integrasi KLHS dalam dokumen rencana pembangunan sudah harus dimulai sejak perumusan isu-isu strategis. AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan merupakan instrumen yang dapat digunakan Kepala Daerah untuk mengendalikan kegiatan pembangunan daerah. Melalui penerapan Sistem Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, usaha dan/atau kegiatan ramah lingkungan (investasi hijau) diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang, sehingga tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat dikurangi.

Penyelesaian RPJMD setelah Pilkada serentak perlu dipastikan untuk mencantumkan muatan sebagai berikut:
a) Target pembangunan berkelanjutan yang langsung berikaitan dengan agenda lingkungan hidup;
b) Target dan program pengurangan gas rumah kaca;
c) Upaya dan antisipasi pengurangan dampak dan resiko lingkungan hidup atas program strategis nasional dan kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi;
d) Penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan; dan
e) Antisipasi kondisi cuaca ekstrim. (MC)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar