Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 27 Okt 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (21/10). Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN menyampaikan skema pencapaian target Reforma Agraria 9 juta Ha yang terdiri atas: (i) Legalisasi Aset sebesar 4,5 juta Ha yang terdiri dari lahan transmigrasi sebesar 0,6 juta Ha, dan dari tanah masyarakat yang berada di luar kawasan hutan yang belum bersertifikat sebesar 3,9 juta Ha; dan (ii) Redistribusi tanah berasal dari HGU dan tanah terlantar sebesar 0,4 ha dan pelepasan kawasan hutan 4,1 Ha.

Ditjen Penataan Agraria menyusun target dalam pemenuhan skema tersebut melalui program Prona hingga tahun 2019 sejumlah 5.900.000 bidang atau 1.347.000 Ha, dan melalui program Redistribusi tanah hingga tahun 2019 sejumlah 3.266.320 bidang atau 3.207.194 Ha.

Target redistribusi tanah pada tahun 2016 sejumlah 159.170 bidang (dengan luas 150.000 Ha) diperkirakan akan meningkat sehubung dengan area yang berada dalam kawasan hutan akan dilepaskan dari kawasan hutan berdasarkan Peraturan Bersama 4 Menteri.

Pelaksanaan Redistribusi Tanah sebagai bagian dari target Reforma Agraria, bersumber dari (i) Tanah terlantar seluas 400.000 Ha,  yang diperoleh melalui kegiatan penetapan, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar ditargetkan 100.000 Ha/tahun; (ii) HGU yang tidak diperpanjang seluas 2.500 Ha, ditargetkan seluas 625 Ha/tahun; (iii) penyelesaian konflik seluas 500 Ha, ditargetkan seluas 125 Ha/tahun; (iv) Tanah obyek landreform (TOL) seluas 200 Ha, ditargetkan seluas 50Ha/tahun; (v) Tanah penyelesaian penguasaan tanah pada kawasan hutan melalui Perber, seluas 2.803.994 Ha.

Terkait dengan skema tanah transmigrasi, data dari Kementerian Transmigrasi masih terdapat lahan seluas 227.293,3 Ha (340.940 bidang) yang belum bersertifikat. Dari jumlah tersebut sebagian sudah diterbitkan hak pengelolaan (HPL) seluas 81.312 hektar (121.968 bidang), dan sisanya belum diterbitkan HPL seluas 145.981,33 hektar (218.972 bidang). Namun data tanah transmigrasi tersebut belum dilengkapi dengan data spasial sehingga belum diketahui lokasinya.

Kementerian LHK menyampaikan bahwa terkait dengan lahan transmigrasi, sebanyak 355 lokasi transmigrasi sudah mendapat persetujuan prinsip, beberapa lokasi yang belum pernah dilakukan pelepasan kawasan hutan tetapi di lapangan sudah ditempati, beberapa lokasi yang statusnya sudah berubah peruntukan sesuai dengan RTR yang berlaku.

Kementerian LHK sudah menyampaikan data lahan transmigrasi di kawasan hutan seluas 94.000 ha dan dilengkapi dengan data spasial sehingga sudah dapat langsung diterbitkan sertifikat. Sertifikasi tanah transmigrasi dapat diarahkan pada lokasi-lokasi tersebut. Untuk lokasi transmigrasi yang sudah ditempati dapat dilakukan pelepasan kawasan pada saat melakukan penataan batas kawasan hutan. (RZ, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar