Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Okt 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (15/10). Dihadiri oleh Kementerian ATR, Dit. TRP Bappenas, Kemendagri, Kementerian ESDM, Bappeda Provinsi NTB, Bappeda Kota Mataram, dan PT. PLN Kantor Pusat, rapat ini menindaklanjuti kunjungan lapangan ke NTB terkait lahan pembangunan Proyek Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Lombok Peaker 150 MW.

Pada 13 Oktober 2015 Tim Teknis BKPRN bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram, PT. PLN Kantor Pusat (Div. Perijinan dan Pertanahan), PT. PLN UIP XI, dan PT. PLN Wilayah NTB telah melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Rencana PLTGU Lombok Peaker 150 MW yang terletak di Kel. Tanjung Karang Permai, Kec. Sekarbela, Kota Mataram dan menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan proses penyusunan AMDAL. Proses AMDAL yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTGU dapat dilanjutkan setelah keluarnya rekomendasi BKPRN.

PLTGU Lombok Peaker 150 MW merupakan program prioritas nasional ketenagalistrikan yang tercantum pada Lampiran Buku III Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Pada Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram, Rencana Lokasi PLTGU Lombok Peaker terletak di kawasan dengan arahan peruntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Terdapat Surat Keterangan rekomendasi dari Bappeda Kota Mataram No. 174.F/Bpd.Kt/IV/2015 menyebutkan bahwa “Kondisi eksisting serta luas areal yang direncanakan PT. PLN akan dibangun sebagai PLTGU Lombok Peaker secara proporsional masih relatif kecil dari total luasan kawasan RTH pada rencana pola ruang”.

Rapat menyepakati bahwa pembangunan PLTGU Lombok Peaker 150 MW tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luasan RTH pada RTRW Kota Mataram dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan sebagai RTH, dan Pemerintah Kota Mataram berkewajiban untuk memenuhi RTH minimal 30% dari luas wilayah Kota Mataram.

Pemerintah Kota Mataram diminta agar segera mengakomodir kegiatan pembangunan PLTGU dan pemenuhan RTH minimal 30% dimaksud dalam revisi Perda No.12 tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram dan RDTR bagian wilayah perkotaan terkait sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

Menanggapi poin kesepakatan yang menyatakan agar Pemerintah Kota Mataram segera mengakomodir kegiatan pembangunan PLTGU tersebut, dalam rapat ini Bappeda Kota Mataram dan Bappeda Provinsi NTB menyatakan kecenderungan mereka untuk tetap mempertahankan lokasi tersebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai arahan pada Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram.

Kesimpulan dari pertemuan ini adalah pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram tidak dapat melanjutkan hasil kesepakatan BKPRN dan tetap mempertahankan lokasi tersebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai arahan pada Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram. Usulan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram adalah i) memasukkan pembangunan PLTGU Lombok Peaker 150 MV ke dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTRW Kota Mataram tahun 2016 atau ii) mengubah lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker 150 MV. (EY, MC)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar