Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Okt 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Bogor, (16/10). UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan penyusunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan RHL tahunan ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan PP No. 37/2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menyatakan bahwa pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air.

Peraturan tersebut juga mengamanatkan pemerintah untuk menyusun RPDAS. RPDAS disusun secara terpadu dan harus merupakan kesepakatan para pihak serta merupakan input dalam penyusunan rencana pembangunan maupun rencana tata ruang wilayah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Penyusunan RPDAS mempertimbangkan: i) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); ii) Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) dan ekoregion; serta iii) Konsep pembayaran jasa lingkungan sebagai insentif dalam upaya konservasi lingkungan dalam pengelolaan DAS.

RPDAS yang sudah disusun yaitu 120 DAS namun belum dilakukan internalisasi dengan rencana sektoral dan rencana tata ruang. Isu internalisasi pengelolaan DAS ke dalam rencana tata ruang dapat diangkat ke forum BKPRN di tingkat pusat dan forum BKPRD di tingkat daerah.

Kementerian ATR/BPN sudah memiliki roadmap peninjauan kembali dan revisi RTRW Kabupaten/Kota. RPDAS dapat menjadi input substansi RTRW Kabupaten/Kota. Internalisasi RPDAS ke dalam RTRW merupakan cara yang paling tepat untuk mencegah alih fungsi kawasan DAS. (EY, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar