Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Okt 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Maluku, (22/10). Kunjungan daerah kali ini diperlukan untuk membahas isu-isu strategis penataan ruang di Kepulauan Maluku, menjelaskan maksud dan konsep pelaksanaan Rakernas BKPRN 2015, serta menyampaikan surat permohonan kesediaan Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagi perwakilan dari Kepulauan Maluku untuk menjadi penanggap dalam Rakernas BKPRN 2015.

Adapun isu strategis yang akan menjadi fokus Provinsi Maluku Utara adalah pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah Provinsi memandang bahwa yang menjadi konsen saat ini adalah isu disparitas pembangun antarpulau. Secara khusus di Provinsi Maluku Utara, terlihat jelas kesenjangan pembangunan di Pulau Ternate dan Pulau Halmahera. Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mendorong pertumbuhan di Kepulauan Maluku, terutama terkait dengan infrastruktur.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menetapakan RZWP3K Provinsi Maluku Utara melalui Perda No. 2 Tahun 2014. Namun, sehubungan dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan dilakukan review terhadap RZWP3K tersebut untuk menyesuaikan dengan pengaturan baru dalam UU tersebut.

Dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi kepada pengalihan kewenangan pengelolaan ruang laut dari kabupaten/kota kepada provinsi, pemerintah daerah sekarang dihadapkan pada permasalahan kependudukan. Meskipun kewenangan pengelolaan ruang laut ada pada pemerintah provinsi namun pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan dalam mengatur penduduk di kabupaten/kota pesisir dikarenakan kewenangan tersebut ada di pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk menjalankan program pembangunan di wilayah pesisir.

Pihak Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa akan dilaksanakan Rakornas BKPRD yang direncanakan diselenggarakan pada 29 Oktober 2015. Dalam Rakornas BKPRD ini akan dibahas permasalahan-permasalahan dalam keberjalanan BKPRD di daerah, termasuk juga isu pengalihan kewenangan pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

BKPRD Provinsi Maluku Utara sendiri selama ini belum berjalan secara optimal. Perlunya penguatan kelembagaan serta penjelasan pembagian kewenangan dan tusi antar SKPD di Provinsi Maluku Utara. (ZH, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar