Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 20 Okt 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Bogor, (15/10). Pada akhir 2015 ditargetkan tersusunnya dokumen teknis Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), dan pada pertengahan 2016 sudah dapat ditetapkan ke dalam Peraturan Pemerintah, itulah isi kesepakatan dari FGD yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenko Bidang Maritim.

RTRLN akan digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian 1 : 2.000.000. Didalam RTRLN akan diatur kebijakan untuk menyusun Rencana Zonasi Kawasan Laut dengan skala peta  1 : 500.000 (15 Perpres RZ KSN, 16 Perpres RZ Antar Wilayah (Laut, Selat, Teluk), 42 Permen RZ PPKT).

RTRLN akan berungsi sebagai landasan spasial dalam rangka: (i) Penyelenggaraan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan; (ii) Keterpaduan berbagai kepentingan dan program sektor di wilayah laut; (iii) Penegakan kedaulatan dan pertahanan keamanan kawasan perbatasan; (iv) Pedoman perencanaan zonasi kawasan laut (Rencana Zonasi Kawasan antar Wilayah, Rencana Zonasi KSN, Rencana Zonasi KSNT); (v) Pedoman perencanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah (RZWP-3-K Provinsi); (vi) Arahan perijinan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan Pusat di KSN (Kawasan Strategis Nasional), KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu), perairan laut lintas provinsi, serta perairan laut di atas 12 mil dari garis pantai; dan (vii) Arahan kebijakan dan pedoman dalam rangka pengendalian penggunaan ruang laut yurisdiksi Indonesia yang dilakukan oleh negara lain seperti dalam melakukan kebebasan berlayar serta penempatan kabel dan pipa bawah laut.

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Oswar Mungkasa, memberikan beberapa masukan terkait penyusunan RTRLN, yakni:
• Substansi dan Produk Tata Ruang harus dirumuskan melalui konsep pengembangan wilayah yang terpadu baik darat maupun laut, keduanya harus saling terintegrasi.
• Dan ke depan tidak hanya terintegrasi dengan darat dan laut tetapi juga terintegrasi dengan udara dan dalam bumi.
• Konsep sistem perkotaan (PKN, PKW, dan PKL) harus memiliki keterkaitan dengan konsep struktur ruang RTRLN. Sistem perkotaan dalam RTRW menjadi hinterland pengembangan produk dari Bidang Kelautan. Misal di daerah PKN akan dibangun International Hub Port dan juga akan dikembangkan Industri Jasa maritim.
• Perlu dilakukan internalisasi dengan Pemda, sehingga kegiatan/program bisa dituangkan ke dalam RPJMD
• Konsep alokasi optimal dari ruang laut merupakan  win-win solution dari konsep teoritis penyusunan rencana tata ruang laut dan kondisi saat ini
• KKP perlu melakukan bimbingan teknis secara intensif dalam rangka percepatan penyusunan RZWP3K. (RI, ZH)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar