Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Okt 2015, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (29/6). Rapat dilakukan dalam rangka merespon surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.PR.01.04-Mn/924 tanggal 16 September 2015 kepada Menteri Sekretaris Negara mengenai usulan revisi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 untuk dapat mengakomodasi rencana pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor.

Bertempat di Kementerian Sekretariat Negara, rapat ini menyatakan bahwa lokasi Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi belum tercantum dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Sekretariat Negara memandang perlunya percepatan pelaksanaan pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Cimahi melalui integrasi rencana pembangunan kedua waduk tersebut ke dalam dokumen perencanaan spasial.

Rapat ini dihadiri oleh Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, Sekretariat Kabinet; Perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian; Perwakilan Sekjen Kementerian PU-Pera Rakyat; Perwakilan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR; dan Perwakilan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri; Direktorat Tata Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, BMKG.

Dalam rapat disepakati akan dilakukan 2 (dua) langkah untuk integrasi rencana pembangunan, yaitu:
•    Percepatan revisi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur yang saat ini sedang dalam tahap proses finalisasi materi teknis dan direncanakan selesai pada bulan Oktober 2015. Kemenko Perekonomian diharapkan menjadi koordinator untuk mendorong percepatan Perpres tersebut.
•    Secara simultan akan dilakukan pencantuman rencana pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi dalam RTRW Kabupaten Bogor sebagai basis perizinan. Untuk itu, diperlukan percepatan penyelesaian revisi RTRW Kabupaten Bogor. Kementerian Agraria dan Tata Ruang diharapkan menjadi koordinator untuk mendorong percepatan proses revisi Perda tersebut.

Hasil dari rapat ini akan dilaporkan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara kepada Menteri Sekretariat Negara sebagai bahan pertimbangan untuk menjawab surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (ZH, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar