Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Sep 2008, 00:00:00 WIB, 40 View , Kategori : Tataruang

Serang, Kompas - Pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Waduk Karian di Kabupaten Lebak, Banten, membutuhkan dana hingga Rp 478 miliar. Tahun ini, pemerintah baru mengalokasikan Rp 5,3 miliar, atau sekitar 1,1 persen dari total kebutuhan dana.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Permukiman (DPSDAP) Banten Winarjono, Selasa (9/9), menjelaskan, pembangunan Waduk Karian membutuhkan lahan sekitar 2.170 hektar. Berdasarkan perhitungan nilai jual objek pajak (NJOP) dan harga pasar tanah, diperkirakan kebutuhan dana untuk pembebasan lahan bisa mencapai Rp 478 miliar.

Namun, tahun ini pemerintah pusat baru mengalokasikan dana pembebasan lahan Rp 2,8 miliar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Rp 2,5 miliar. Baru sekitar 1,1 persen dari seluruh dana pembebasan lahan yang dibutuhkan.

Winarjono memperkirakan, anggaran dari pemerintah pusat baru bisa digunakan untuk membebaskan 15 hektar hingga 20 hektar lahan. Adapun dana dari Pemprov Banten diperkirakan hanya cukup untuk membebaskan lahan seluas 15 hektar.

Dengan demikian, pada tahap pertama luas lahan yang dibebaskan baru mencapai 30 hektar hingga 35 hektar saja. ”Tahap pertama pembebasan, diprioritaskan untuk lahan yang akan digunakan sebagai badan bendung,” katanya.

Sebenarnya, pemerintah menjadwalkan pembebasan lahan tahap pertama bisa diselesaikan tahun ini. Akan tetapi hingga kemarin, baik Pemprov Banten maupun pemerintah pusat masih menunggu hasil inventarisasi lahan dan data pemilik lahan yang dilakukan tim sembilan Pemerintah Kabupaten Lebak.

”Kalau proses inventarisasi sudah selesai, dana pembebasan bisa langsung dicairkan,” ujar Winarjono menambahkan.

Selain itu, hingga kemarin pemerintah belum menetapkan besaran harga lahan warga yang akan dibebaskan. Akan tetapi, Winarjono memastikan harga lahan akan disesuaikan dengan NJOP dan harga pasaran.

Sementara untuk kebutuhan dana pembebasan, pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Saat ini Pemprov Banten masih menunggu kesepakatan pembagian nilai anggaran bersama pemerintah pusat.

Pembangunan Waduk Karian sudah direncanakan sejak tahun 1980-an untuk memenuhi pasokan air bersih di Jakarta, Tangerang, Serang, Cilegon, dan sekitarnya. Untuk keperluan proyek tersebut, sekitar 3.440 keluarga di sebelas desa di Lebak akan direlokasi.

Hunian ilegal di Pluit

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara segera melakukan normalisasi kanal Waduk Pluit, Penjaringan, sepanjang 1,8 kilometer untuk mengantisipasi banjir. Kanal telah menyempit dan ditutup tiang-tiang rumah warga sehingga harus diperlebar menjadi 5 meter-6 meter. Terkait dengan itu, semua hunian ilegal akan digusur secara bertahap.

Masalah itu diungkap Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas dan Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara Irfan Amtha, Selasa kemarin. Irfan melaporkan kepada Wali Kota, dalam tahun ini akan ada pekerjaan normalisasi kanal Waduk Pluit yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Hunian ilegal di sekitar tepi kanal harus ditertibkan.

Tentang hunian ilegal itu, Lurah Penjaringan Budi Santoso sebelumnya menyebutkan, ada sekitar 10.000 keluarga menempati rumah ilegal sisi timur Waduk Pluit, tepatnya di Kampung Kebun Tebuh. Lahan yang diokupasi seluas 10 hektar itu merupakan lahan pengendali banjir. (NTA/CAL)



Pembebasan Waduk Karian Rp 478 Miliar
, 10 Sep 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 40 Kali

Tuliskan Komentar