Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Okt 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (30/9). Dipimpin oleh Plt. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR, para peserta rapat memandang bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) masih diperlukan dikarenakan masih dibutuhkannya wadah koordinasi penataan ruang lintas sektor, terutama untuk menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan ruang.

Secara psikologis, saat ini tata ruang dipandang sebagai penghambat pembangunan dengan adanya beberapa kasus investasi yang terhambat karena belum ditetapkannya RTRW Provinsi Riau. Untuk itu, urgensi keberadaan kelembagaan koordinasi penataan ruang nasional adalah untuk mendukung pencapaian target-target RPJMN 2015-2019, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang memerlukan ruang, mendorong sinkronisasi kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan meminimalisir konflik-konflik pemanfaatan ruang.

Ada tiga usulan alternatif kelembagaan koordinasi penataan ruang yang mengemuka sebelumnya, dan sampai sekarang belum dapat diputuskan alternatif mana yang menjadi kesepakatan bersama K/L anggota BKPRN.

Usulan 1: (struktur ramping) yang sejalan dengan lingkungan strategis Kabinet Kerja (menekankan aspek efektifitas dan efisiensi), akan tetapi dari sisi legal kurang mengikat keterlibatan K/L lain (yang Menterinya tidak menjadi anggota).
Anggota: 5 (lima) Menteri non pengguna ruang yaitu Mendagri, Menteri Hukum dan HAM, Setkab, Menteri PPN/Bappenas dan Kepala BIG.

Usulan 2: (struktur besar) yang secara struktur memiliki anggota lebih banyak dari alternatif 1, akan tetapi dari sisi legal akan lebih kuat mengikat keterlibatan K/L yang bersangkutan.
Anggota: 14 (empat belas) Menteri non pengguna ruang dan pengguna ruang yaitu Mendagri, Kepala BIG, Menteri Hukum dan HAM, Setkab, Menteri PPN/Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menhub, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata.

Usulan 3: (usulan dari Menteri ATR/Kepala BPN) Usulan ini mencantumkan Tim Pengarah yang terdiri atas seluruh Menko, dengan keanggotaan 6 Menteri yaitu Menteri ATR/Kepala BPN sebagai Ketua Tim Koordinasi Kebijakan dan 5 menteri lainnya yaitu Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PU-Pera, Menteri Pertahanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (ZH, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar