Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Okt 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (5/10). Bertempat di Hotel Ambhara Jakarta, FGD ini bertujuan untuk menerima masukan dalam rangka penyusunan rencana strategis Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015-2019.

Dalam FGD disebutkan bahwa peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR merupakan tantangan besar bagi Bidang Tata Ruang, maka dari itu diperlukan pembinaan SDM Bidang Tata Ruang di Pusat dan Daerah dengan kurikulum terstandardisasi dan sertifikasi bagi penyusun RTR.

FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, BIG, Bappenas, Kemenko, dan akademisi bidang tata ruang. Usulan yang muncul dari peserta antara lain tentang koordinasi kelembagaan penataan ruang antara BKPRN-BKPRD yang perlu ditingkatkan. Periodisasi RPJMD juga seharusnya sama dengan periodisasi Rencana Tata Ruang agar Pembangunan dapat bersinergi. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang perlu dilakukan. Penyediaan peta skala 1:5000 untuk RDTR dan mengimplementasikan One Map Policy dirasa perlu dipercepat eksekusinya.

PP No.8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan Holding Zone dianggap oleh daerah bukan suatu tools untuk menyelesaikan masalah kehutanan. Hanya mempercepat penetapan perda saja.

Kementerian perekonomian akan mengkoordinasikan perumusan terobosan/deregulasi percepatan sinkronisasi dan integrasi kebijakan-kebijakan nasional dalam RTRW. Kegiatan Strategis Infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 tidak lebih dari 20%, sehingga Perubahan Perda RTRW bukan Revisi Muatan Menyeluruh.

Salah satu langkah percepatan yang sudah dilakukan yaitu melalui Surat Menko merupakan hasil dari Rakor Menteri pada tanggal 10 Juli 2015 yang mengundang seluruh anggota BKPRN, dimana diputuskan bahwa RTRW provinsi, kabupaten, dan kota dapat dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dan revisi RTRW 1x dalam rentang waktu 5 tahun (bukan 1x setelah 5 tahun) berdasarkan kajian yang mendalam. Namun revisi yang dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. (RI,RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar