Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 02 Okt 2015, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (28/9). Dihadiri oleh Kemenko Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Perwakilan PLN, serta Dit. Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, rapat ini bertujuan untuk membahas perubahan beberapa pasal Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perubahan Perpres tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut dari arahan Presiden untuk melakukan deregulasi beberapa peraturan perundangan untuk mempercepat pembangunan dan investasi infrastruktur.

Secara umum pasal-pasal yang diusulkan dan disepakati untuk diubah adalah pasal yang terkait dengan kerangka waktu seperti:

  • Pasal 8 pembentukan tim persiapan pengadaan tanah dalam waktu 3 (tiga) hari kerja (pada Perpres sebelumnya: paling lama 10 (sepuluh) hari kerja);
  • Pasal 11 pemberitahuan rencana pembangunan dalam waktu 4 (empat) hari kerja (pada Perpres sebelumnya: paling lama 20 (dua puluh) hari kerja);
  • Pasal 29 pelaksanaan konsultasi publik selama 3 (tiga) hari kerja (pada Perpres sebelumnya: paling lama 60 (enam puluh) hari kerja);
  • Pasal 34 Konsultasi Publik ulang dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari kerja (pada Perpres sebeumnya: paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja);
  • Pasal 39 penangan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja (pada Perpres sebelumnya: paling lama 14 (empat belas) hari kerja);
  • Pasal 41 penetapan lokasi oleh Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja (pada Perpres sebelumnya: paling lama 20 (dua puluh) hari kerja);
  • Pasal 46 ayat 2 Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja (pada Perpres sebelumnya dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan ayat 3 Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan dilakukan selama paling kurang 7 (tujuh) hari kerja (pada Perpres sebelumnya: paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 121 ayat (3) “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai”. Ayat ini diperlukan untuk melindungi pejabat di lapangan dalam menentukan harga tanah. Namun ketentuan ayat ini belum disepakati (pending) karena apabila masih menggunakan jasa penilai maka secara otomatis bukan jual beli langsung. Hal ini bertentangan dengan ketentuan ayat (1) yang membolehkan jual beli langsung sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.

Selanjutnya Kementerian ATR/BPN akan mendiskusikan secara internal terhadap pasal-pasal yang masih belum disepakati (pending) dan akan dilakukan pertemuan lebih lanjut. (IK, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar