Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 30 Sep 2015, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (21/9). Permasalahan ketiga KSN (Mahato, Bukit Dua Belas, dan Berbak) yaitu ketidakjelasan tata batas kawasan/delineasi yang seringkali menimbulkan konflik lahan, padahal nantinya Perpres ini akan menjadi acuan dalam perizinan ruang. Hal ini terungkap dalam acara FGD yang diadakan oleh Kementerian ATR/BPN. FGD ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kemen LHK, Kemenko Perekonomian, Dit. Kehutanan dan Sumber Daya Air Bappenas, Dit. Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Kemendagri, BIG, BPIW, serta WWF.

FGD ini bertujuan untuk menggali informasi dari stakeholder terkait dalam merumuskan konsep, strategi dan kebijakan dalam penyusunan Raperpres KSN Mahato, KSN Bukit Dua Belas dan KSN Berbak. Ketiga KSN merupakan KSN dengan fungsi lindung dan konservasi.

KSN Mahato merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Hutan lindung Mahato berada di Provinsi Riau yang mengalami alihfungsi lahan tanpa izin menjadi perkebunan sawit. Luas tutupan lahan di Hutan Lindung Mahato pada tahun 1983 adalah 28.800 Ha, hingga saat ini sudah beralihfungsi seluas 24.000 Ha. Berubahnya fungsi Hutan Lindung Mahato menyebabkan Rokan Hulu selalu mengalami bencana banjir dan kebakaran hutan.

KSN Bukit Dua Belas merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini memiliki nilai strategis tinggi. Taman Nasional Bukit Dua Belas dengan luas 60.500 ha berada di Provinsi Jambi sebelumnya merupakan area hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan area penggunaan lain yang kemudian ditetapkan menjadi taman nasional. KSN Bukit Dua Belas merupakan pusat perlindungan berbagai macam flora fauna langka dan berperan dalam siklus hidrologi di Sungai Batanghari. Selain itu, di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas juga merupakan daerah pengembaraan bagi masyarakat adat yang dikenal sebagai Suku Anak Dalam atau suku Kubu atau Orang Rimba.

Taman Nasional Berbak merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini adalah salah satu taman nasional yang merupakan salah satu dari 6 Kawasan Ramsar yang telah diakui oleh Konvensi Ramsar Internasional. Taman Nasional Berbak memiliki luas 162.700 Ha dan sekitar 20% tutupan lahan hutannya sudah beralihfungsi.

Di akhir FGD, diambil kesimpulan bahwa beberapa permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan ketiga KSN adalah : 1) ketidakjelasan tata batas kawasan/delineasi kawasan; 2) peta pola dan struktur ruang yang masih harus diverifikasi BIG; 3) indikasi program yang belum disusun (seharusnya dapat disinkronkan dengan rencana pembangunan daerah dan peraturan Kemen LHK terkait pengelolaan hutan; 4) kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang lemah dan 5) pelibatan masyarakat disekitar kawasan masih rendah. (RA, EY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar