Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 30 Sep 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Pontianak (16/9). Bertempat di Hotel Mercure Pontianak, workshop ini bertujuan untuk melakukan upaya percepatan penetapan RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan empat RTRW Kabupaten (Melawi, Sintang, Sambas dan Kubu Raya) melalui fasilitasi pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian ATR, Bappenas, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengumpulkan isu-isu dan permasalahan pemerintah daerah yang menjadi penghambat penetapan RTRW.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat penetapan RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu permasalahan selisih luasan kawasan hutan, kurangnya SDM bidang tata ruang, permasalahan peta, dan proses politik di DPRD.

RTRW Provinsi Kalimantan Barat (Perda No. 10/2014 yang merupakan revisi Perda No. 5/2004) tidak mampu merespon kebutuhan ruang, pertambahan penduduk dan pemekaran wilayah. Hal ini terjadi karena proses revisi membutuhkan waktu cukup lama yaitu lima tahun (dari akhir 2009) dan sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, RTRW dianggap harus memenuhi berbagai kepentingan.

Perda RTR Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan yaitu RDTR Kota Pontianak (2013), Kota Singkawang (2014), Kabupaten Kapuas Hulu (2015), Kabupaten Mempawah (2015), Kabupaten Bengkayang (2015), Kabupaten Sanggau (2015), Kabupaten Landak (2015), Kabupaten Sekadau (2015), Kabupaten Ketapang (2015) dan Kabupaten Kayong Utara (2015) beberapa diantaranya memiliki permasalahan terkait peta yaitu peta dasarnya belum mendapatkan persetujuan dari BIG. Solusinya sudah dilakukan fasilitasi BIG dalam percepatan penyediaan peta.

Masih ada 4 kabupaten/kota yang belum diperdakan RTRWnya yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kubu Raya. Proses tersebut masih terkendala di legislatif. Solusinya antara lain 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menyurati Walikota/Bupati terkait dan ditembuskan ke DPRD dan 2) Sudah difasilitasi pertemuan dengan DPRD.

Permasalahan lain yang terjadi dalam percepatan penetapan Perda RTRW keempat Kota/Kabupaten tersebut dikarenakan permasalahan kehutanan yaitu adanya perbedaan luasan antara peta pola ruang di dalam RTRW Provinsi Kalimantan Barat dengan SK Menhut 733/Menhut/II/2014 yang dikeluarkan setelah RTRW Provinsi Kalimantan Barat disepakati.

Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat seharusnya disinkronkan dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD sehingga ketika pembangunan proyek-proyek infrastruktur RTRW tidak menjadi penghambat dalam pembangunan. Tahun ini dilakukan PK RTRWN sehingga dibutuhkan masukan-masukan dari pemerintah daerah dalam mengakomodasi kepentingan daerah dalam RTRWN. (RA, EY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 16 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar