Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 30 Sep 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Kupang (21/9). Provinsi NTT sampai saat ini belum memiliki Perda terkait tanah adat. Hal yang menjadi kendala dalam pembuatan Perda adalah penetapan batas tanah adat yang sulit dilakukan karena sangat rentan menimbulkan konflik antar suku adat setempat. Pihak pemerintah daerah mendapat dukungan untuk melakukan legalisasi tanah adat, bahkan terdapat salah satu suku adat yang telah memiliki sertifikat tanah komunal. Hal ini terungkap dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan Monev ini bertujuan untuk mengumpulkan data hasil pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan di Provinsi NTT Tahun 2014 dan Tahun 2015 hingga triwulan III, serta membahas isu spesifik terkait tanah adat/ulayat dalam mendukung kebijakan kepastian hukum hak atas tanah.

Beberapa kegiatan yang telah mencapai target di Tahun 2014 antara lain adalah: (i) Redistribusi tanah; (ii) Neraca penatagunaan tanah; (iii) IP4T; (iv) Legalisasi aset; (v) Cakupan peta pertanahan; (vi) Penanganan kasus pertanahan; (vii) Tanah terindikasi terlantar; dan (viii) WP3WT. Untuk kegiatan yang tidak mencapai target di Tahun 2014 adalah layanan pertanahan melalui Larasita.

Untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 sampai dengan triwulan III sudah dilaksanakan dengan capaian rata-rata 58 persen. Terdapat beberapa kegiatan yang masih dalam tahap persiapan dan kegiatan lapangan, seperti percepatan legalisasi aset pertanahan, WP3T, dan pengukuran dasar. Status penyerapan anggaran tahun 2015 untuk seluruh kegiatan bidang pertanahan di Provinsi NTT sampai bulan September sebesar 37 persen.

Rapat diskusi yang dipimpin oleh Kasubdit Pertanahan Direktorat TRP Bappenas Uke M. Husein dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT J. B. Lona ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan di Provinsi NTT pada Tahun 2014 telah dilakukan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Namun, untuk Tahun 2015 pelaksanaan kegiatan terkendala oleh revisi APBN-P, kurangnya petugas teknis (pengukur), dan keterbatasan peralatan teknis. (RA, UL)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar