Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 30 Sep 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Kupang (21/9). Dalam rangka menyosialisasikan RPJMN 2015-2019 kepada seluruh pemamgku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas menyelenggarakan kegiatan sosialisasi muatan RPJMN 2015-2019 bidang tata ruang dan pertanahan di kantor Bappeda NTT.

Perpres No.2 Tahun 2015 menetapkan RPJMN 2015-2019 termasuk bidang Tata Ruang dan Pertanahan (TRP). Rencana Pembangunan Bidang TRP dijabarkan di dalam Buku I, II, dan III RPJMN 2015-2019. Buku I berisi Agenda Pembangunan Nasional; Buku II berisi Agenda Pembangunan Bidang; dan Buku III berisi tentang Agenda Pembangunan Wilayah.

Isu strategis bidang TRP yang menjadi dasar penyusunan rencana tsb, yaitu: (i) pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (ii) kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang; (iii) rencana tata ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan berbagai sektor; (iv) jaminan kepastian hukum hak atas tanah; (v) ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T); (vi) kesejahteraan masyarakat dan kinerja pelayanan pertanahan; (vii) ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Menurut Kepala Bappeda Provinsi NTT, Wayan Darmawa, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTT, mengalami kesulitan dalam implementasi Rencana Tata Ruang. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu:

  1. Masih seringnya diterbitkan Kebijakan-Kebijakan baru terkait Tata Ruang yang ditetapkan Pemerintah pasca RTRW Daerah telah ditetapkan melalui Perda, seperti Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perbatasan NTT-Timur Leste dan Kebijakan Sektoral terkait seperti RPI2JM dan LP2B.  Hal tersebut menyebabkan Perda RTRW Daerah masih perlu penyesuaian lebih lanjut dengan mengakomodir Kepentingan Nasional dan Sektoral, sehingga menjadi hambatan dalam implementasinya;
  2. Masih belum terintegrasinya Kebijakan Sektoral Antar Pemerintah, sehingga cenderung menyebabkan “menumpuknya sampah pembangunan” di Provinsi NTT. Sebagai contoh,  di beberapa Kabupaten di Provinsi NTT terdapat penetapan LP2B oleh Kementerian Pertanian namun eksistensi sawah-sawah produktif tersebut mulai mengkhawatirkan karena tidak didukung oleh penyediaan infrastuktur pendukung kawasan pertanian yang menjadi kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara itu, permasalahan di bidang Pertanahan yang terjadi di Provinsi NTT antara lain :

  1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Timur mengalami kesulitan melakukan pembangunan infrastruktur daerah, salah satunya disebabkan karena tidak adanya batas yurisdiksi yang tegas terkait status hukum tanah negara atau tanah ulayat (tanah leluhur). Hal tersebut menyebabkan seringnya Masyarakat Hukum Adat di Provinsi NTT yang mengklaim luasan tanah adat tanpa adanya status hukum yang jelas dan hanya berdasarkan pada keyakinan adat setempat;
  2. Adanya tanah yang diklaim oleh masyarakat setempat sebagai Tanah Adat, namun dikomersialisasikan oleh beberapa ketua adat setempat untuk dilakukan pembangunan oleh pihak swasta, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Mousolaki. Hal tersebut sulit dicegah oleh Pemerintah Daerah karena kurang optimalnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
  3. Jumlah Juru Ukur yang berstatus PNS di kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur masih kurang, baik dari sisi jumlah maupun kopentensi. Pada saat ini juru ukur di Kanwil BPN NTT didominasi oleh Tenaga Kontrak, namun telah memiliki kompetensi untuk melakukan pengukuran tanah berbasis sistem didaerah. (RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar