Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Sep 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (10/9). FGD ini bertujuan untuk membahas urgensi pembentukan forum/lembaga dan pemantapan bagi kelembagaan yang sudah ada guna memperkuat pelaksanaan RTR Pulau/Kepulauan. Saat ini, forum penataan ruang telah terbentuk di beberapa pulau, antara lain Forum Gubernur (Sumatera), Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional (Kalimantan) dan Badan Kerjasama Pembangunan Regional (Sulawesi), sementara untuk Pulau/Kepulauan Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Maluku-Maluku Utara dan Papua belum ada kelembagaan penataan ruang yang dibentuk secara khusus dalam konteks Pulau/Kepulauan.

Fungsi RTR Pulau adalah sebagai arahan saja sehingga perlu didetailkan dalam bentuk action plan di RTRW Provinsi dengan sinergi peran K/L. Pemaknaan terhadap RTR Pulau juga perlu dibedakan dengan RTRW Kabupaten/Kota karena walaupun secara normatif substansinya sama akan tetapi tingkatannya berbeda (kesalahan umum dalam penyusunan RTRW).

Dari hasil FGD, diusulkan untuk pelaksanaan RTR Pulau/Kepulauan sebaiknya menghindari pembentukan lembaga baru karena substansi RTR Pulau/Kepulauan (dan Nawacita) telah tercantum dalam Buku III RPJMN dan otomatis dilakukan oleh K/L. Yang paling penting adalah RDTR karena ujungnya adalah izin. 

Menurut Direktur TRP, dalam hal optimalisasi Peran BKPRN/BKPRD dalam Pengelolaan Penataan Ruang Pulau, dibandingkan BKPRN, BKPRD bekerja lebih efektif dalam koordinasi penataan ruang karena diketuai langsung oleh Gubernur/Bupati dan rekomendasi bisa langsung dijalankan.

Hubungan kerja BKPRN-BKPRD serta peran BKPRD dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang perlu diperkuat untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan penataan ruang nasional.
Saat ini, Bappenas sedang mendorong sinkronisasi RTRW dan RPJM melalui Buku III RPJMN. Indikasi program RKP sedang diuji sinkronisasinya dengan RTRW Provinsi.

Barano S, Sekjen Forum Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Berkelanjutan (Sustainable Rural and Regional Development – Forum Indonesia/SRRED-FI) memaparkan tentang model kelembagaan penataan ruang yang efektif untuk RTR Pulau.

Menurutnya, ada beberapa ciri kelembagaan penataan ruang yang efektif, yaitu: (i) memiliki pengaruh dalam integrasi dan koordinasi antar K/L, provinsi dan BKPRD; (ii) memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mengelola perbedaan kepentingan antar provinsi, (iii) membawa akibat terhadap pendanaan program, (iv) mampu merumuskan berbagai alternatif solusi yang tepat terhadap tumpang tindih kepentingan dan (v) memiliki indikator untuk mengukur kemajuan pelaksaaan RTR. (MC, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar