Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Sep 2008, 00:00:00 WIB, 39 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Pemerintah tengah mematangkan rencana pengenaan pajak lingkungan yang dikaitkan dengan penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penduduk yang sudah dan akan menetap di daerah resapan air atau di wilayah yang seharusnya bukan untuk permukiman akan menanggung beban pajak lebih mahal dibandingkan masyarakat yang menetap di zona permukiman.

Deputi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Hermin Rosita mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek Punjur) di Jakarta, Jumat (5/9).

Menurut Hermin, pemerintah mendorong penggunaan instrumen ekonomi untuk memaksa masyarakat mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk memasukkan unsur perpajakan di dalamnya. ”Kami masukan instrumen ekonomi terutama guna melindungi daerah resapan air atau wilayah dengan tingkat kemiringan tinggi.”

Penggunaan instrumen ekonomi itu bisa diterapkan juga untuk memberikan insentif bagi penduduk yang ada di daerah hulu sungai. Penduduk di daerah hulu layak mendapatkan insentif karena mereka yang menjaga ekosistem. Adapun yang memberikan insentif adalah penduduk di kawasan hilir karena mereka yang menerima manfaat.

Pajak lingkungan

Deputi V Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Menko Perekonomian Bambang Susantono menambahkan, usulan soal pajak lingkungan yang dikaitkan dengan penegakan RTRW tersebut sudah disampaikan kepada Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

”RUU itu masih dalam tahap pembahasan di DPR,” ujarnya.

Dalam pembahasan RUU PDRD sebelumnya memang ada konsep pajak lingkungan sebagai jenis pajak daerah baru yang diperkenalkan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Namun, konsep pajak lingkungan tersebut diterapkan untuk menekan polusi atau kerusakan lingkungan yang disebabkan proses produksi sebuah industri, misalnya industri semen. Jadi, tidak dikaitkan secara langsung dengan tujuan penegakan RTRW.

Uang pengganti

Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Ruchyat Deni Djaka Permana mengatakan, pemerintah akan menyiapkan dana yang digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh masyarakat yang menetap atau mendirikan bangunan di wilayah yang tidak sesuai dengan RTRW. Uang pengganti itu hanya diberikan jika warga itu bisa membuktikan bahwa pembangunan rumah atau bangunannya dilakukan sesuai prosedur yang benar.

”Ini berlaku bagi zona yang ditetapkan sebelum Perpres 54 diterbitkan. Warga yang mengikuti tata ruang lama itu layak memperoleh penggantian,” ujar Ruchyat.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam UU ini pemerintah menetapkan adanya beberapa kawasan strategis nasional (KSN), yang merupakan daerah-daerah terpadu yang secara nasional memiliki nilai tambah. Hingga saat ini pemerintah baru menetapkan dua KSN, yakni Jabodetabek Punjur dan kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK).

Sejak diterbitkannya UU dan perpres tersebut, tidak ada satu pun pemerintah daerah yang boleh membuat perencanaan pembangunan tanpa mengacu pada RTRW Nasional yang diatur dalam UU itu. Setiap orang yang tidak mengikuti rencana tata ruang hingga menyebabkan perubahan fungsi ruang diancam pidana penjara lima tahun dan denda maksimal Rp 500 juta. Jika pelanggaran itu menyebabkan kematian, pelaku diancam pidana penjara 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Dengan terbitnya Perpres No 54/2008, Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur, Keppres No 1/1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri, dan Keppres No 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, serta Keppres No 73/1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang berkaitan dengan penataan ruang, tidak berlaku lagi. Hal itu kecuali peraturan-peraturan pelaksana yang telah diterbitkan sejauh tidak bertentangan dengan perpres ini.

Namun, perda RTRW provinsi/kabupaten/kota dan perda tentang rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku. (OIN/CAL)



WARGA AREA RESAPAN AIR BAYAR PAJAK LEBIH MAHAL
, 10 Sep 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 39 Kali

Tuliskan Komentar