Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 08 Sep 2015, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (3/9). Dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Ruang,  Kemenko Perekonomian, FGD ini diselenggarakan untuk melakukan percepatan sinkronisasi dan integrasi kebijakan dan program pembangunan infrastruktur prioritas dan kawasan strategis dalam RPJMN 2015-2019 melalui RTRW Provinsi di Pulau Sumatera. Bertempat di Hotel Alila FGD ini dilatarbelakangi atas arahan Presiden dalam rapat terbatas (24/8) untuk melakukan deregulasi peraturan PUU yang menghambat percepatan pembangunan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Sidang Kabinet Paripurna (2/9) tentang Penyederhanaan Peraturan dalam Rangka Penguatan Ekonomi Nasional.

Pemaparan dilakukan oleh Bappeda Provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Berdasarkan pemaparan daerah, sebagian besar infrastruktur strategis dan kawasan strategis telah diintegrasikan ke dalam RTRWP.

Terkait infrastruktur strategis dan kawasan strategis yang belum diintegrasikan ke dalam RTRW akan dilakukan pada saat PK RTRW. Dibutuhkan petunjuk teknis untuk melakukan PK, khususnya terkait teknis penilaian persentase perubahan (jika merujuk kepada PP No. 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa RTRW akan direvisi jika perubahan lebih dari 20%). Namun, perlu dicarikan solusi terobosan bagi provinsi yang baru saja menetapkan RTRW atau masih memiliki jangka waktu yang lama untuk PK.

Perlunya pengintegrasian antara infrastruktur strategis dalam RPJMN 2015-2019 dengan infrastruktur yang termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang sedang dikembangkan oleh BPIW Kementerian PUPera sehingga tidak terjadi duplikasi pembangunan.

Pemda menegaskan, jika dilakukan deregulasi di tingkat pusat, maka akan banyak aturan di tingkat daerah yang perlu disesuaikan. Perlu dipikirkan bagaimana metode dan ketersediaan waktu untuk mesinkronkan seluruh regulasi tersebut.

Terkait dengan Implikasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri saat ini sedang dalam tahap pemetaan untuk merevisi PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Diharapkan seluruh isu terkait perubahan kewenangan dapat terjawab melalui revisi tersebut. (ZH, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar