Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Sep 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (3/9). Pelaksanaan sertipikasi tanah (legalisasi aset) merupakan salah satu amanat Nawacita dan RPJMN 2015-2019 yakni terkait dengan jaminasn kepastian hukum hak atas tanah. Namun pelaksanaan sertipikasi tanah oleh pemerintah terkendala terbatasnya alokasi APBN sehingga diperlukan dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan sertipikasi tanah tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat mempercepat peningkatan cakupan bidang tanah yang bersertipikat.

Untuk mensosialisasikan mekanisme pelaksanaan Program Agraria Daerah (PRODA) kepada seluruh Pemerintah Daerah, subdit Pertanahan dan tim Reforma Agraria Nasional (RAN) Direktorat TRP menyelenggarakan seminar nasional yang mengundang Bappeda Provinsi se-Indonesia, Kanwil BPN Provinsi, Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, serta Direktorat Otonomi Daerah dan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas.

Sebagai perwakilan dari daerah yang berhasil menjalankan PRODA dengan baik, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser Penajam Utara memaparkan pengalaman mereka mengelola sertipikasi tanah di daerahnya sehingga bisa dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lain agar mereplikasi program tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki pengalaman melaksanakan Program Agraria Daerah (PRODA) dengan mengalokasikan APBD provinsi dalam bentuk Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada pemerintah kabupaten. Bankeu dilakukan karena mempertimbangkan pelaksanaan teknis pelayanan sertipikasi tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/kota. Pelaksanaan PRODA di Kaltim sesuai dengan visi pemda untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis agroindustri.

Pelaksanaan PRODA di Kaltim difokuskan pada sentra-sentra kawasan pertanian sehingga diharapkan dapat mencegah alih fungsi lahan pertanian sehingga diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan.

Untuk mendorong pelaksanaan PRODA sudah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang PRONA. Dalam beberapa pasal menyatakan bahwa penganggaran pelaksanaan PRONA dapat berasal dari APBD. Dalam pelaksanaannya perlu dibuat dokumen kerjasama antara BPN dengan pemerintah daerah. Saat ini, penganggaran PRODA mengikuti ketentuan dalam PP No. 13/2010 tentang PNBP di BPN. PP tersebut sedang dalam proses revisi karena agar pembiayaan PRODA disamakan dengan pelaksnaan PRONA.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PRODA, antara lain: keterbatasan juru ukur, adanya biaya untuk PBB dan BPHTB, ketiadatersediaan alas hak atas tanah masyarakat, belum jelasnya batas kawasan hutan, adanya kepemilikan tanah adat/ulayat, ketentuan penganggaran di pemda belum sinkron, masih kurangnya koordinasi antara pemda dengan BPN, kurangnya sosialisasi yang dimaksud dengan clean and clear subyek dan obyek tanah yang akan disertipikasi, kurang mendapat dukungan secara politik dari DPRD.

Beberapa usulan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan PRODA, antara lain:

  • Perlunya meningkatkan koordinasi yang baik antara pemda dengan BPN, diusulkan membentuk Pokja pertanahan di masing-masing provinsi;
  • Perlu ada terobosan mengenai mekanisme penganggaran di pemda agar pelaksanaan PRODA dapat dibiayai dari APBD untuk itu diperlukan dukungan dari Kemendagri untuk membuat Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri ATR/BPN;
  • Perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemda dan BPN dalam pelaksanaan sertipikasi;
  • Terkait dengan keterbatasan juru ukur, saat ini Bappenas bersama Kem ATR/BPN sedang diinisiasi untuk membahas mekaniseme penerimaan juru ukur dengan Kemen PAN-RB;
  • Peran aktif dari aparat kecamatan dan desa sangat penting untuk menyiapkan alas hak dan kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan sertipikasi seperti dokumen kependudukan, bukti pembayaran PBB dan BPHTB;
  • Kegiatan t-1 (tahap pra sertipikasi) diperlukan untuk memastikan subyek dan obyek sudah clean and clear sehingga dapat dilanjutkan penerbitan sertipikat. (IK, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar