Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Sep 2015, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Aceh (31/8). Untuk membahas faktor-faktor pengembangan sektor kemaritiman Indonesia, diadakanlah FGD Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Budaya Bahari untuk Mendukung Terwujudnya Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Alan Koropitan, akademisi bidang oseanografi dari IPB, mengatakan bahwa potensi pengembangan kelautan dan perikanan Indonesia secara geografis dan geoekonomis sangat besar, yaitu berada di titik pusat arus perdagangan dunia dimana 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik dan 75% melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar US$1.300 triliun per tahun.

Beberapa strategi pengembangan sektor kemaritiman, yaitu:
1) Pelaksanaan program/kegiatan bantuan modal usaha dan pembinaan;
2) Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan;
3) Pengembangan akses pemasaran (ekspor);
4) Pengembangan pengolahan ikan (agroindustri);
5) Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir;
6) Pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan dan  berbasis masyarakat
7) Pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan
8) Dukungan kebijakan (RZ, Renstra, SIDa, dll).

Dihadiri oleh Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat SDEMP Bappenas, Direktorat PKPS Bappenas, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab/Kota di Provinsi Aceh, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta perwakilan akademisi, FGD ini menilai pengembangan sektor kemaritiman tidak boleh melupakan nilai-nilai setempat seperti halnya di Provinsi Aceh yang memiliki kelompok masyarakat pesisir (Panglima Laot). Peran Panglima Laot adalah menjaga dan memelihara adat istiadat dan hukum adat laot yang bertujuan untuk menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan pesisir dan laut.

Menurut para peserta FGD, perlu dilakukan percepatan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Aceh yang difasilitasi oleh Dirjen Tata Ruang Laut Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan. RZWP3K akan menjadi landasan dan acuan dalam pemanfaatan ruang dan perizinan laut.

Selain itu, terkait upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, perlu dilakukan percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Nasional dengan menginternalisasikan berbagai konsep-konsep pengembangan kemaritiman misalnya konsep pengembangan regional berbasis kelautan, ekoregion, dll. (EY, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar