Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Sep 2008, 00:00:00 WIB, 51 View , Kategori : Tataruang

Pemerintah daerah, khususnya Bappeda, agar dalam penyusunan RKPD dan RPJMD dapat melihat betul (mengacu-red) RTRW, baik untuk provinsi, kabupaten, maupun kota, sehingga RTRW betul-betul menjadi matra spasial dari pembanguan daerah. Hal ini disampaikan Imam Santoso Ernawi, Dirjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum saat membuka Temu Wicara Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV dengan mengambil tema Perwujudan Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan di Denpasar – Bali, Rabu (27/8).

Temu wicara yang dihadiri oleh Eselon I dari unsur BKPRN, dan Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, serta perwakilan daerah yang meliputi Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, dan BKPRD kelima provinsi ini (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur), dilatarbelakangi adanya suatu keinginan agar wilayah IV yang terdiri dari lima provinsi tersebut, mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya di Indonesia, sehingga wilayah IV dapat segera menyetarakan dengan wilayah lainnya, meskipun hal ini bukanlah hal yang mudah mengingat kondisi geografis dan sumberdaya manusia yang ada, tutur Lina Marlia, Direktur Penataan Ruang Wilayah IV dalam laporannya. Lebih lanjut Lina Marlia menyampaikan lima kata kunci dalam temu wicara, yaitu eksklusif (hanya untuk wilayah IV), temu wicara (kita ingin ketemu untuk berbicara), kerjasama, bersinergi untuk membangun wilayah IV, dan berlanjut (setelah pertemuan ini komunikasi terus berlanjut).

Dalam sambutan pembukaannya, Imam Santoso Ernawi, mengemukakan maksud temu wicara ini tidak sekedar mensosialisasikan Undang Undang 26/2007 tentang Penataan Ruang, tetapi sekaligus untuk mendapatkan masukan dari daerah. Imam mengajak semua pemerintah daerah bersama-sama membulatkan tekad untuk memandang wilayah IV bukan sebagai wilayah tertinggal, namun wilayah yang memiliki potensi besar untuk bisa lebih baik lagi dengan menggunakan alat yang handal, yakni UU 26/007 tentang Penataan Ruang yang semangatnya membuat ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut Imam mengutarakan adanya tiga jaminan dalam mengelola ruang, pertama, dalam menata ruang harus bisa menjamin warganya aman dan nyaman, inilah hal yang paling utama. Kedua, harus menjamin warga bisa produktif, kalau tidak produktif berarti ada kesalahan dalam penataan ruang; dan ketiga harus bisa menjamin kelangsungan pelayanan ekologis (berwawasan lingkungan). Jadi, inti dari ketiga hal diatas adalah penataan ruang tidak hanya untuk sekarang namun untuk masa yang akan dating, tandasnya.

Saat ini, dalam Undang Undang (No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang-red) masih belum bisa sepenuhnya berbasis kinerja, namun masih bercampur dengan yang bersifat resep. Salah satu resep adalah adanya aturan 30% RTH dalam kawasan perkotaan (kesepakatan dalam UU). Namun bisa kurang atau lebih, disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Sepuluh atau limabelas tahun ke depan, UU mungkin sudah tidak demikian lagi, sudah berbasis kinerja. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, penyelenggaraan penataan ruang tidak hanya terbatas pada kewenangan–kewenangan yang ada di pusat, namun jauh lebih ditekankan penyelenggaraan di daerah, artinya pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) seyogyanya mencermati kewenangan masing-masing seperti yang ditetapkan dalam PP 38/2007. Kendala yang dihadapi daerah dari segi pendanaan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang mana masih menjadi perjuangan yang berat untuk meningkatkan anggaran penataan ruang. Untuk itu, di daerah agar terus diperjuangkan anggaran APBD-nya untuk penyelenggaraan penataan ruang.

Ditjen Penataan Ruang saat ini sedang mengupayakan operasionalisasi penataan ruang pada tingkatan regional, dengan merubah penggunaan terminologi penataan yang terkait langsung dengan subyek spasialnya, seperti penataan lingkungan, penataan kawasan, penataan kota, dan sebagainya, karena penggunaan terminologi penataan ruang dikhawatirkan cenderung hanya pada perencanaan saja. Stigma penataan ruang hanya pada perencanaan saja harus kita dorong dengan memberi penekanan pada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik. Namun demikian, dalam perencanaan, hasilnya masih tetap RTRW, tapi ketika pemrograman di daerah, istilah penataan kota, penataan wilayah, penataan kawasan, dan penataan lingkungan mestinya didorong tetap berbasis penataan ruang. Artinya kita coba turunkan betul bagaimana penataan ruang sehingga menjadi matra spasial pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, khususnya Bappeda, dimohon di dalam penyusunan RKPD dan RPJMDnya itu melihat betul RTRW Provinsi dan RTRW Kota, ajak Imam.

Muatan RTRW menurut UU 26/2007 setidaknya ada lima, dan pada UU yang lama dua (muatan) yang terakhir tidak begitu kelihatan, sekarang dibuat lebih kongkrit. Dalam RTRW harus ada juga indikasi utama program pemanfaatan ruang, inilah sebenarnya simpul kaitannya dengan program pembangunan daerah atau yang membuktikan sebagai matra spasial dari pembangunan daerah. Pemrograman dengan lebih baik dan diindikasikan terlebih dahulu prioritasnya untuk 20 tahun kedepan, merupakan muatan RTRW. Selain itu, muatan kedua yang perlu dibuat lebih konkrit adalah merumuskan di dalam RTRW instrumen-instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang, yang mencakup empat hal, pertama ketentuan mengenai zonasinya, kedua, setelah ada zonasinya, ditetapkan mekanisme insentif dan disinsentif, ketiga, mekanisme perijinannya, dan keempat, untuk menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, harus ada ketentuan sanksi dan denda, harus ada reward dan punishment, demikian Imam mengakhiri sambutannya. Dalam acara temuwicara ini disampaikan tiga makalah yaitu ; Tata Ruang Kota Kupang Antara Harapan dan Kenyataan oleh Walikota Kupang (Drs, Daniel Adoe); Pengembangan Papua Barat Berbasiskan Penataan Ruang oleh Senior Advisor UNDP (Reintje V Kawengian) dan; Sinkronisasi Program Pembangunan Berbasis Penataan Ruang Provinsi Maluku oleh Ketua Bappeda Provinsi Maluku (dr. Ristianto Sugiono, MM) (hd) (www.penataanruang.net)



RTRW ADALAH MATRA SPASIAL PEMBANGUNAN DAERAH
, 10 Sep 2008, 00:00:00 WIB, Dibaca : 51 Kali

Tuliskan Komentar