Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 01 Sep 2015, 00:00:00 WIB, 21 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (25/8). Untuk membahas dan mendapatkan masukan dari peserta dalam penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Kementerian ATR/BPN di Ditjen Tata Ruang, diadakanlah workshop Penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) di Hotel Grand Kemang.

Workshop ini dihadiri oleh Kementerian ATR/BPN (Kabag dan Staf pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kasubdit dan Staf pada lingkup Ditjen Tata Ruang), Kemenkeu (Dit Anggaran II, Dit Sistem Penganggaran), dan Bappenas (Dit. TRP).

Salah satu metode penyusunan arsitektur program adalah logical frameworks analysis (LFA). Metode ini mendesain kerangka program mulai dari aktivitas sampai dengan impact. Kerangka model (logic model) program dengan basis pada hasil (outcome) yang komponennya terdiri dari: (i) Hasil (outcome): tercapai apabila telah tersedia atau diproduksi keluaran; (ii) Keluaran (output): diperlukan serangkaian aktivitas; (iii) Aktivitas: diperlukan berbagai sumberdaya (input); (iv) Indikator serta target: untuk masing–masing hasil dan keluaran.

Dasar kebijakan penataan ADIK adalah visi-misi Presiden, Nawacita, RPJMN 2015-2019. Dalam draf awal ADIK Kem ATR/BPN, tujuan utama yang teridentifikasi adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (pasal 33 UUD 1945). Terkait dengan penataan ruang, diharapkan ada 3 bagian di ATR yang mengawalnya yakni: Tata Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Pengadaan Tanah.

Sudah ada 3 Paket Buku yang disusun Kemenkeu sesuai dengan PMK 153/2015 Tentang Petunjuk penyusunan RKA K/L dan DIPA. Tujuan arsitektur program adalah untuk sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran.

Penataan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK) akan diterapkan dimulai dibahas dalam trilateral meeting perencanaan dan penganggaran tahun 2016. Kondisi yang diharapkan penataan arsitektur kinerja adalah peningkatan kinerja K/L.

Dasar penyusunan RKA K/L adalah: pagu/alokasi anggaran, Rencana Kerja K/L, RKP, Kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN, standar biaya (PMK 65/PMK.02/2015). (AS, RA).



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar