Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 01 Sep 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (25/8). Bertempat di Ruang Rapat Balitbang Kementerian Pertahanan, rapat ini bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan dan rencana penataan ruang bidang pertahanan di kawasan perbatasan khususnya di NTT dan Papua.

Permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi di kawasan perbatasan yaitu keterbatasan akses, garis batas negara yang belum disepakati, jarak terlalu jauh untuk pos-pos keamanan, intervensi yang diberikan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, permasalahan keamanan dan separatisme serta banyaknya pelanggaran di kawasan perbatasan (illegal logging, human trafficking, dll).

Pedoman pengelolaan kawasan perbatasan sudah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Perpres No. 179/2014 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di  NTT, Perpres No. 32/2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Papua, dan RPJMN 2015-2019.

Banyaknya pengaturan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan harus disinkronkan satu sama lain sehingga perlu dilakukan penyusunan roadmap (target, agenda, waktu, penanggung jawab dan pendanaan) dan rencana aksi yang merupakan kesepakatan dari berbagai pihak terkait pengembangan kawasan perbatasan baik di tingkat pusat maupun daerah. Roadmap dan rencana aksi ini akan menjadi acuan dalam pembagian kewenangan dan pendanaan serta menjadi alat bagi BNPP untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian upaya pengelolaan kawasan perbatasan. Selain itu, matriks rencana pembangunan yang disepakati di dalam roadmap dapat dibawa ke Musrenbangnas untuk didiskusikan pendanaannya.

Terkait UU No. 23/2014 terkait kewenangan pemerintah pusat di wilayah kawasan perbatasan harus diperjelas karena berpotensi bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, seperti misalnya pembangunan jalan di kawasan perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat, padahal Bina Marga hanya dapat membangun jalan nasional. Hal ini harus didiskusikan dengan pemerintah daerah terkait pembagian kewenangan termasuk pendanaan pembangunan di kawasan perbatasan.

Perlu juga untuk disusun RDTR kawasan perbatasan yang akan menjadi acuan spasial dalam pengelolaan kawasan perbatasan. RDTR menjadi payung dari berbagai rencana dan kebijakan terkait pemanfaatan ruang kawasan perbatasan dan dengan adanya RDTR maka akan membantu pemerintah terkait pemberian izin pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan. (EY, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 16 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar