Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 01 Sep 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (25/8). Untuk membahas mengenai teknis rencana publikasi tata batas kawasan hutan, Ditjen Infrastruktur Agraria Kementerian ATR/BPN mengundang BIG, Dit. Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, dan Dit. Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air dalam rapat koordinasi di Jakarta.

Dipimpin oleh Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kementerian ATR, Tjahyo Widianto, Kementerian ATR/BPN menyampaikan mengenai dasar hukum pelaksanaan kegiatan dan hasil dari pengukuran termasuk pemeliharaan data hasil pengukuran. Selain itu, disampaikan juga mengenai kekuatan hukum hasil pengukuran kawasan hutan nantinya.

Bappenas menjelaskan bahwa kegiatan ini masih baru dan merupakan pilot project sehingga saat ini belum ada payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan. Namun demikian, sesuai dengan UUPA bahwa pengukuran dan pemetaan seluruh wilayah nasional termasuk kawasan hutan seyogyanya menjadi kewenangan Kem ATR/BPN. Dengan demikian, pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan ini akan menjadi dasar dalam penentuan payung hukum yang sesuai apakah dalam bentuk Perpres, PP atau UU.

Filosofi dalam pelaksanaan pengukuran pertanahan yaitu:

  • batas-batas bidang tanah ditunjuk oleh pemilik;
  • Kem ATR/BPN hanya mengukur batas-batas dan bukan luasan serta harus dapat dipetakan secara jelas dan benar; 
  • apabila tata batas hilang, Kem ATR/BPN dapat merekonstruksi dan mengembalikan batas tersebut sesuai hasil pengukuran; dan 
  • petugas ukur harus mengetahui status hukum bidang tanah yang diukur.

Pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan akan dilakukan pada kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melaui Surat Keputusan (SK) sehingga sudah memiliki kekuatan hukum dan mengikat karena sudah dilakukan penataan batas oleh Kem LH dan Hutan. Peta yang akan digunakan adalah peta dasar yang ada di Kem ATR/BPN dengan supervisi dari BIG sesuai dengan UU IG. Lokasi yang akan dipetakan direncanakan di Bali (Kawasan Hutan Yeh Ayeh) Bangka-Belitung (Kawasan Hutan Gunung Mangkol), dan apabila memungkinkan di Kalimantan Tengah.

Tindak lanjut dari rapat ini adalah Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama untuk memastikan anggaran kegiatan tersebut; menyiapkan draf SK dan peran masing-masing pihak (Kementerian LHK, BIG, Kementerian ATR/BPN, Pemda, Bappenas); serta berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di daerah untuk mengetahui proses penetapan batas kawasan hutan. (RZ, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar