Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Agu 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Kotabaru (10/8). Dalam merancang pembentukan kota baru di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, dilakukan FGD antara Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru, perwakilan dari SKPD Kabupaten Kotabaru, Ketua Sekretariat Kota Baru Bappenas, perwakilan dari Tim dan Konsultan Kota Baru Bappenas di kantor Bappeda Kabupaten Kotabaru, Senin (10/8). FGD bertujuan untuk membahas hal-hal teknis mengenai kondisi fisik dan non fisik area perencanaan serta area disekitarnya yang dipertimbangkan masih mempunyai kaitan dengan kawasan perencanaan. Kegiatan survei lapangan dilakukan setelahnya.

Lokasi Perancangan Kota Baru di Kabupaten Kotabaru adalah di Kecamatan Pamukan Selatan dan Pamukan Utara berupa pengembangan kota baru sebagai Kota Bisnis dan Finansial dari 0. Kondisi eksisting saat ini adalah didominasi oleh perkebunan sawit.

Menurut Ketua Sekretariat Kota Baru, Zaenal Arifin, zona yang akan dikembangkan di Kabupaten Kotabaru adalah pelabuhan, zona convention center and expo, zona olahraga, pelayanan kota, zona bisnis dan finansial, zona educational and training center, hunian swasta, hunian publik, hunian eksekutif, aerospace, hutan kota, dan zona pariwisata dan minapolitan.

Rencana Aksi Strategis yang direncanakan akan dilakukan Pemerintah Pusat:
•    Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga.
•    Penyelesaian Master Plan Kota Baru Bisnis dan Finansial di Kabupaten Kotabaru.
•    Penyediaan citra satelit/foto udara dan peta skala besar (1:5000).
•    Penyediaan peta P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah).
•    Bantuan teknis legalisasi RDTR dan Master Plan Kota Baru Bisnis dan Finansial.
•    Penyusunan Development Plan, DED dan Pemaketan Lelang.

Rencana Aksi Strategis yang diharapkan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah:
•    Melakukan identifikasi dan pembaruan data P4T dan tanah masyarakat yang bisa dibebaskan.
•   Penyusunan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
•    Melakukan identifikasi stakeholders setempat, khususnya swasta dan masyarakat yang potensial terlibat.
•    Menyusun strategi pelibatan swasta dan masyarakat dan promosi ke investor di negara tetangga.

Dari hasil FGD ini dismpulkan bahwa jajaran Pemda Kabupaten Kotabaru mendukung penuh terhadap rencana pengembangan kota baru yang telah dipaparkan. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinkronisasi terhadap rencana tata ruang wilayah seperti dalam hal akses dan transportasi. Selain itu Pemda mengharapkan output berupa program jangka tahunan yang dapat digunakan sebagai guideline terhadap pengembangan kawasan secara keseluruhan.

Kendala utama kawasan perencanaan adalah tidak tersedianya sumber air bersih, listrik dan akses transportasi jalur darat yang layak dan mencukupi. Selain itu, mayoritas guna lahan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan sawit juga menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan yang mengarah kepada ketahanan pangan. Terdapat potensi-potensi lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, namun belum termanfaatkan dengan baik. (AS, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar