Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 21 Agu 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (12/8). Untuk membahas rancangan Inpres Penundaan Alih Fungsi Lahan Sawah dalam rangka implementasi UU No. 41/2009, Kementerian Perekonomian mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Bappenas (Dit. Tata Ruang dan Pertanahan dan Dit. Pangan dan Pertanian).

Selain membahas rancangan Inpres dimaksud, dibahas pula peraturan perundang-undangan yang terkait guna mencapai ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Inpres Penundaan Alih Fungsi Lahan Sawah ini dikhususkan pada Kab/Kota yang belum menetapkan perda RTRW dan perda LP2Bnya.

Pada tahun 2012 sudah pernah disusun Rancangan Inpres tentang moratorium alih fungsi lahan sawah, namun belum sempat disahkan karena belum adanya peta lahan sawah yang bisa menjadi rujukan lokasi pertanian yang akan dikembangkan. Saat ini, sudah disusun peta lahan sawah dengan skala 1:10.000 (di luar Pulau Jawa) dan skala 1:5.000 (di Pulau Jawa) sehingga dapat dijadikan lampiran Inpres untuk itu rancangan Inpres dapat kembali dibahas.

Untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan sawah sudah banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan, namun di lapangan tidak bisa berjalan di lapangan dikarenakan beberapa hal antara lain: tidak adanya mekanisme insentif yang menarik bagi pemilik lahan pertanian untuk mempertahankan lahan sawahnya, dan pelaksanaan penegakan sanksi yang tidak berjalan.

Inpres ini diharapkan tidak hanya mengatur moratorium alih fungsi lahan sawah untuk kab/kota yang belum diperdakan RTRW dan LP2Bnya tetapi juga untuk kab/kota yang sudah menetapkan perda RTRW dan LP2B namun jumlah lahan sawahnya tidak siginifikan/tidak sama dengan peta yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.

Masih ada permasalahan-permasalahan terkait ketidaksinkronan data antara BPN, Kementerian Pertanian dan BPS. Hal ini perlu mendapatkan perhatian sebelum proses penyusunan/review Inpres dilakukan.

Perlu didorong untuk pemerintah daerah kab/kota maupun provinsi di dalam memasukkan kawasan pertanian ke dalam RTRWnya, sesuai dengan peta yang dibuat Kementerian Pertanian. Hal ini diharapkan akan menghambat alih fungsi karena izin tidak dapat dikeluarkan untuk ruang yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan RTRW.

Percepatan penerbitan perda RTRW terutama untuk daerah-daerah yang diprioritaskan sebagai lumbung padi seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Di akhir rapat, dibentuk tim kecil yang terdiri dari Kementerian ATR (Pusdatin), Kementerian PUPR (Biroren), BIG (Kapus Atlas dan Tata Ruang), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Planologi), Kemendagri (Bina Bangda), Kementerian Pertanian (Pusdatin, PSP, BBSDLP, Sekdit TP), Bappenas (Dit. Pangan dan Pertanian dan Dit.TRP) dan BPS (Tanaman Pangan).

Tim ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi data spasial dan tekstual pertanian dan menentukan lokasi sesuai kriteria yang ada pada peraturan perundang-undangan terkait pertanian yang sudah ditetapkan. (NA, IK, EY, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar