Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 21 Agu 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Pembahasan Laporan Pendahuluan Kegiatan Kontraktual di Direktorat Pemanfaatan Ruang

Jakarta (13/8). Dipimpin oleh Koordinator Dit. Pemanfaatan Ruang, pertemuan ini ditujukan untuk memaparkan presentasi laporan pendahuluan oleh konsultan dan tim ahli dan diharapkan mendapatkan masukan dari para penanggap yang hadir (K/L dan pemprov). Dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Tim Tenaga Ahli, Konsultan Manajemen, dan DKI Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kemneterian ATR ini bertujuan untuk mempresentasikan lima kegiatan, yaitu:
1.    Penyusunan materi teknis pedoman penataan ruang kawasan minapolitan: (a) amanat UU Desa dan PP turunannya yang mengamanatkan penataan ruang desa; (b) amanat penataan ruang desa menjadi masukan utama untuk pedoman penataan ruang kawasan minapolitan; (c) masukan lain yang diperlukan adalah Perka BNPB tentang KRB untuk kawasan yang berada di pesisir.
2.    Penyusunan materi teknis pedoman penentuan koefisien wilayah terbangun (KWT), koefisien zona terbangun (KZT), koefisien dasar bangunan (KDB) di KSN Perkotaan.
3.    Kajian pemanfaatan ruang dalam bumi di Indonesia: (a) lingkup kegiatan perlu diperbaiki dan didetailkan; (b) lingkup kegiatan harus ke arah analisis, bukan hanya identifikasi; (c) diperlukan kejelasan batasan ruang dalam tanah privat, publik di tingkat kab/kota, provinsi dan nasional; (d) lima provinsi sampel harus diperjelas akan memberikan kontribusi untuk setiap aspek yang berbeda.
4.    Penyusunan mekanisme sinkronisasi program pengembangan wilayah berbasis penataan ruang KSN: (a) perlu penjelasan lebih lanjut sinkronisasi program ini akan dilaksanakan antarprogram di tingkat apa. AntarK/L ataukah antara K/L dengan daerah; (b) program yang akan diserasikan perlu diperjelas, yang tercantum dalam presentasi hanya program infrastruktur saja.
5.    Penyusunan materi teknis pedoman penyusunan rencana terpadu program jangka menengah KSN: (a) rencana terpadu jangka menengah yang dimaksud perlu lebih spesifik menunjuk indikasi program lima tahun di dalam RTR KSN; (b) pengguna pedoman harus diperjelas, K/L ataukah daerah. (MA, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar