Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Agu 2015, 00:00:00 WIB, 20 View , Kategori : Tataruang

Aceh (4/8). Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Bidang Perekonomian memimpin rapat Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Bappeda Provinsi Aceh.

Dalam rapat ini dilakukan sosialisasi Surat Menko No. S-163/M.EKON/07/2015 tanggal 14 Juli 2014 tentang Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada pemerintah daerah provinsi se-Sumatera dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Aceh oleh Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Bidang Perekonomian.

Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Asdep Penataan Ruang Kemenko Ekonomi, antara lain:
- Surat Menko merupakan hasil dari Rakor Menteri pada 10 Juli 2015 yang mengundang seluruh anggota BKPRN, dimana diputuskan bahwa RTRW provinsi, kabupaten, dan kota dapat dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dan revisi RTRW 1x dalam rentang waktu 5 tahun (bukan 1x setelah 5 tahun) berdasarkan kajian yang mendalam. Namun revisi yang dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang;
- Salah satu alasan dikeluarkannya surat tersebut adalah karena adanya surat dari Kepala BKPM yang menyatakan bahwa banyak investasi luar negeri tidak bisa diproses karena ‘terhambat’ oleh RTR, antara lain dalam dokumen Amdal;
- BKPRN dan/atau Kementerian ATR dapat memberikan bantuan teknis dalam PK dan revisi RTRW tersebut;
- Dalam Rakor Menteri tersebut Menko Ekonomi juga menyampaikan perlunya mengawal RTRW Riau agar dapat selesai dalam waktu 3 bulan. Terkait SK Menhut untuk Provinsi Riau, ada 3 SK Menhut yang telah dikeluarkan, yaitu No. 673/2014, No. 878/2014 (terbit September 2014), dan No. 878/2014 (terbit November 2014). Telah disepakati bahwa SK yang digunakan adalah SK No. 878/2014 yang terbit pada September 2014.

Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Aceh:
- RTRW Aceh sudah di-qanunkan pada tahun 2013. Selaras dengan press release dari UKP4, dinyatakan oleh Kepala Bappeda bahwa tidak benar pemberitaan yang menyatakan adanya alih fungsi hutan sebesar 1,3 juta Ha di Provinsi Aceh;
- Pada saat ini masih ada 2 isu dalam RTRW Aceh: (1) tidak adanya nomenklatur KSN Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), walaupun secara substansi ada, dan (2) belum memuat pasal-pasal tentang lokus hak kelola adat/mukim. Terkait KEL, dipertanyakan apakah penduduk yang sudah turun temurun berada dalam KEL dan kawasan lindung lainnya dapat di-enclave, dimana dalam hasil Timdu belum semua dikeluarkan;
- Terdapat wacana pemekaran 2 kabupaten: (1) Kabupaten Selaut Besar dari Kabupaten Semelu, dan (2) Kabupaten Aceh Selatan Jaya dari Kabupaten Aceh Selatan. Namun terkait RTRW saat ini masih menggunakan wilayah yang eksisting (Kabupaten Semelu dan Kabupaten Aceh Selatan).

Beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan dari Bappenas:
- Terlepas dari revisi sesuai dengan surat Menko tersebut, revisi dapat dilakukan dengan adanya kebijakan nasional (dalam hal ini Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019). Pilkada serentak dapat dijadikan momentum revisi RTRW yang dapat sinkron waktunya dengan RPJMD;
- Tidak semua arahan Nawacita masuk dalam RPJMN 2015-2019, karena disesuaikan dengan dana yang tersedia. Namun apabila ada kebijakan nasional maka RPJMN dapat direvisi di tahunan melalui RKP (Inisiatif Baru dan dokumen kesepakatan trilateral meeting).

Di akhir diskusi diambil kesimpulan dan salah satunya adalah Menteri LHK menyanggupi untuk penyelesaian dalam waktu 3 bulan, dan salah satu action-nya akan membuka studio Kementerian LHK di Pekanbaru. (AS, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar