Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Agu 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta (10/8). Dipimpin oleh koordinator Subdit Pemanfaatan Ruang KSN Wilayah 1 Kemen ATR, rapat ini diselenggarakan guna meminta masukan dari K/L terkait terhadap Laporan Pendahuluan Kegiatan Penyusunan Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah (RPI2JM) Kawasan Strategis Nasional/Pulau yang disusun oleh konsultan.

RPI2JM Kawasan Strategis Nasional/Pulau disusun demi mewujudkan keterpaduan pengembangan infrastruktur dengan tata ruang. RPI2JM yang disusun merupakan penyempurnaan dari RPI2JM yang telah disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 lalu.

Dalam RPI2JM yang disempurnakan, infrastruktur yang diatur tidak lagi terbatas pada infrastruktur yang bersifat ke-PU-an, tetapi lebih luas lagi hingga menyangkut infrastruktur perhubungan, energi, dan telekomunikasi.

Dihadiri oleh Perwakilan dari Biro Perencanaan Kemenhub; BPIW Kemen PU; Direktorat Bina Program Ditjen SDA Kemen PU; Direktorat Bina Program Ditjen Bina Marga Kemen PU; Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya Kemen PU; serta Biro perencanaan dan Kerjasama BPN, ada beberapa masukan terkait RPI2JM:
-    Perlu diperjelas posisi RPI2JM ini dalam tatanan rencana tata ruang: apakah akan bersifat pendetailan dari RTR yang telah ada atau merupakan rencana umum baru. Diusulkan untuk perencanaan infrastruktur disinkronkan saja dengan RTRWN melalui PK.
-    Perlu ditetapkan dasar hukum pembentukan RPI2JM, mengingat RPI2JM yang disusun oleh Kemen PU dulu juga belum berdasar hukum.
-    Perlu diperjelas keterkaitan RPI2JM ini dengan MP3EI: apakah dapat dijadikan sebagai pengganti MP3EI?
-    Perlunya penyesuaian substansi rencana dengan UU terkait seperti UU No.23 Tahun 2014, UU No. 27 Tahun 2007, serta UU No. 11 Tahun 1974 (UU No. 7 Tahun 2004 telah dibatalkan dengan Keputusan MK).

Selain itu, disarankan oleh peserta rapat bahwa perlu pendetailan mengenai analisis yang dipergunakan dalam rencana (ekonomi, sosial, dll) serta peran serta masyarakat di dalamnya.

Kemen PU melalui Badan pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) pada tahun 2015 ini sedang menginisiasi pengembangan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang akan berfokus kepada pengembangan infrastruktur. (ZH, RA)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar