Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 11 Agu 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Pertemuan ini bertujuan untuk: (1) membahas hasil pelaksanaan uji coba Lembar Kerja (Lk) sinkronisasi yang telah dilakukan di 3 wilayah studi dan (2) membahas rancangan pedoman sinkronisasi. Hasil dari perolehan wilayah studi (Gorontalo, Sumatera Barat dan Jawa Timur) dipresentasikan oleh Ibu Gita selaku Tenaga Ahli yang meliputi rangkuman hasil pelaksanaan FGD, gambaran laporan draft akhir matek pedoman sinkrnisasi RTR dan rencana pembangunan yang telah disusun, penjabatan ringkat pedoman sinkronisasi RTRW dan Rencana Pembangunan (RPJM-RKP) dan isu-isu pengintegrasian serta tindak lanjut kegiatan kajian ini.

Point-point penting yang disampaikan terkait adanya 3 isu upaya pelaksanaan sinkronisasi yaitu (i) kendala sinkronisasi muatan di dalam dokumen rencana tata ruang (RTRW) maupun antara dokumen rencana pembangunan (RPJMD-RKPD) dan dokumen RTRW, ii) adanya nomenklatur antara dokumen RTRW-RPJMD-RKPD dan (iii) perbedaan periodiasai waktu antara RTRW-RPJMD-RKPD, masih adanya kesulitan dalam membaca RTRW kendala pembagian kewenangan antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya sinkronisasi, perbedaan outline dokumen antara RTRW-RPJMD-RKPD serta masih belum sinkronnya kebijakan nasional-provinsi-kabupaten/kota yang menjadi salah satu penghambat upaya sinkronisasi.

Isu-isu pengintegrasian yang dirangkum: (1) kualitas SDm yang belum memadai dalam upaya sinkronisasi, (2) belum optimalnya peran BKPRD dalam upaya sinkronisasi serta masih adanya ego sektoral dari SKPD, (3) adanya faktor politis dalam proses pengambilan keputusan oleh anggota dewan, (4) masih adanya perbedaan substansi antara RTRW dan RPJMD dikarenakan faktor kepentingan, dan (5) adanya rencana Pilkada serentak yang dapat menjadi salah satu peluang dalam upaya sinkronisasi.

Oleh karenanya dalam diskusi yang berlangsung dan sebagai kesimpulan bahwa perlu dirumuskannya kondisi kualitas RTRW di 3 provinsi tersebut sehingga  dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan RTRW dan menjadi latar belakang mengenai pentingnya upaya sinkronisasi. Selain itu Pedoman sinkronisasi akand irumuskan dalam satu dokumen yang disertai dengan penjelasan lebih detail agar dapat dibaca oleh setiap kalangan. dan yang penting sebenarnya keterlibatan Pusbindiklatren Bappenas diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk kegiatan implementasi sinkronisasi.

Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan ini, akan dituangkan dan dituliskan dalam finalisasi laporan akhir Matek Pedoman Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di tingkat BKPRN dalam suatu Lokakarya untuk kemudian dirumuskan menjadi pedoman sesuai dengan kaidah hukum. (EY/SY)

 

 

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar