Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 11 Agu 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Kekosongan perundangan yang mengakomodir tentang pengelolaan rawa ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No. 29 tahun 2015 tentang Rawa, Permen No. 11 tahun 2015 tentang Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pasang surut dan Permen No. 16 tahun 2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.  Permen No. 29 tahun 2015 disusun dengan mengadopsi PP no. 73 tahun 2013 tentang rawa, sehingga tidak mengalami banyak perubahan dan dapat menjawab tantangan "kekinian" terhadap situasi lahan rawa.

Pengelolaan rawa terdiri dari konservasi rawa, pengembangan rawa, pengendalian adya rusak air pada rawa, sistem informasi rawa, serta perizinan dan pengawasan. Hal inilah yang perlu diperhatikan dalam pemetaan lahan rawa tersebut. Pemetaan lahan rawa telah dilakukan di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan saat ini sedang dilaksanakan untuk Provinsi Papua. Perlu dilakukan ground check ke lapangan untuk memeriksa status lahan terbaru, dikhawatirkan lahan yang pernah dipetakan sebagai lahan pertanian telah berubah menjadi lahan konversi perkebunan.

Oleh karena itu, Ditjen Sumberdaya Alam Kementerian PU-PR sedang menyusun SNI Pemetaan Rawa yang perlu dibahas terlebih dahulu dalam Pokja rawa ini. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman secara teknis mengenai bagaimana perumusan dan penyusunan SNI untuk pemetaan lahan rawa dengan bentuk dan karakteristik rawa yang dimilikinya.

Penyusunan SNI untuk rawa tetap mengacu pada aturan pedoman dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan tentunya memenuhi syarat standar dalam (i) penyajian peta, dan (ii) metodologi pembuatan dan cara pengukurannya.  Dengan telah keluarnya SNI Lahan gambut dengan skala 1:50.000, maka diharapkan perumusan dan penyusunan SNI pemetaan rawa dapat sinkron dan terintegrasi langsung dengan SNI tersebut.

Pokja diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi usaha penyusunan pemetaan rawau untuk dapat mengukur lahan rawa yang berstandar nasional. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Bappenas, Direktorat Irigasi dan Pengairan bersama Ditjen SDA, Kementerian PU-PR akan melakukan pembahasan lebih teknis untuk menyusun konsep SNI pemetaan rawa pada rapat mendatang (SY)

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar