Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Jul 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang



Rapat dilakukan oleh Pokja Rawa, Direktorat Pengairan dan Irigasi dalam rangka penjelasan Permen PUPR terkait pengelolaan lahan rawa.
Dengan dibatalkannya UU no. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan dihidupkannya kembali UU no. 11 tahun 19974 tentang pengairan, maka diperlukan adanya payung hukum kembali untuk bagaimana mengatur pengelolaan sumberdaya air tersebut terutama rawa, maka hadir kembali PP no. 27 tahun 1991 tentang Rawa.
Perubahan PP no. 71/2013 tentang rawa dengan Permen Rawa no. 29/2015 berbeda hanya pada jumlah pasal. PP 71/2013 terdiri dari 9 Bab dan 74 pasal, sedangkan Permen 29/2015 terdiri dari 9 Bab 71 pasal. Perubahan terletak pada Bab mengenai sanksi administrasi dihilangkan dalam PP 71/2013 diganti dengan Ketentuan lain-lain dalam Permen 29/2015.
Dalam Permen no. 29/2015 tentang rawa ini terdiri dari Bab: ketentuan umum, penetapan rawa, pengelolaan rawa,sistim informasi rawa, perizinan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan hal-hal kekinian yang perlu dibahas terkait dengan rawa: meliputi: pengaturan muka air dan sirkulasi air, pengendalian dan pemanfaatan rawa bergambut, sistim informasi   rawa, pemberdayaan masyarakat, perizinan, dan sanksi administrasi.

Point-point diskusi antara lain berisi:

a. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.
b. Peraturan untuk mendukung pengelolaan rawa ini mengakomodasi 3 Permen PU yaitu Permen PU no.11/PRTM/2015, Permen PU no. 16/PRTM/2015 dan Permen PU no. 29/PRTM/2015 tentang rawa.
c. Dalam penetapan rawa ditentukan oleh jenis rawa yaitu rawa pasang surut dan lebak. Dari keduanya ini terbentuk rawa dapat berbentuk alami dan jenis rawa telah dikembangkan. Untuk melakukan penetapan rawa, harus ada peta rawa dengan fungsi rawanya, yaitu fungsi lindung dan fungsi budi daya agar hasil dari penetapan rawa dicantumnkan dalam rencana tata ruang provinsi/kabupaten/kota.
d. Penetapan rawa pun perlu tata cara peneturan rawa yang diatur dengan peraturan menteri. Jangka waktu penetapan paling lama 5 tahun setelah PP rawa  ditetapkan oleh Presiden.
e. Pengelolaan rawa terdiri dari pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air wilayah sungat. Dengan siklus perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pemantauan dan evaluasi terhadap konservasi rawa, pengembangan rawa dan pengendalian daya rusak air pada rawa.

Sebagai hasil dari pertemuan ini kiranya perlu diperhatikan mengenai :
• Penyusunan peta rawa merupakan amanat dalam PP Rawa untuk menetapkan fungsi lindung dan budidaya pada lahan rawa
• Penetapan One Map Policy melalui penerbitan peta lahan rawa
• Penyusunan SNI pemetaan rawa sebagai dasar pengukuran lahan rawa berstandar nasional.

Tindak Lanjut:
• Penetapan rawa harus didahului oleh pedoman dan materi akan disiapkan oleh Direktorat Operasional Pemeliharaan Irigasi, KemenPU-PR.
• Perlu ada tata cara atau mekanisme sempadan
• Pokja diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi usaha penyusunan penetapan rawa.
• Perlu koordinasi antar seluruh anggota Pokja untuk mengelola lahan rawa ini.
• Adanya optimalisasi rawa ditandai dengan adanya pembagian peran dan fungsi dari setiap stakeholder rawa.
• Merevitalisasi rawa tidak hanya pada kelembagaannya saja, tetapi pada sumberdaya manusianya.(SY)





Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar