Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Jul 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang


Pada pertemuan tersebut disampaikan beberapa masalah dalam proses penyusunan Ranperda RDTR kawasan prkotaan Belopa tahun 2015 -2035 yang meliputi antara lain:
• Terdapat perbedaan luasan Kota Belopa antara yang dihitung oleh tim konsultan yang menyusun RDTR dengan data luasan yang digunakan oleh Kementerian ATR sebesar 3000 ha.
• Adanya kawasan hutan lindung yang terdelineasi dalam wilayah perkotaan Belopa. Pada wilayah tersebut akan dibangun jalan penghubung antara Pelabuhan TPI dengan Pelabuhan Induk. Selain itu, secara eksisting didalamnya terdapat permukiman penduduk dan permukiman adat (Kedatuan Luwuk). Konsep holding zone sudah pernah dilakukan namun belum ada SK Menhut yang diterbitkan hingga saat ini.
• Setelah diterbitkannya UU 23/2014, penyusunan RZWP3K menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga dipertanyakan untuk kawasan pesisir 0-4 mil perlu didetailkan didalam RDTR atau tidak.

Oleh karena itu, ada beberapa masukan dari Direktorat TRP yang mungkin bisa menjawab terkait permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu terkait dengan perbedaan luasan karena adanya perbedaan sistem georeference, skala mupun jaring kontrol pada peta, disarankan untuk melakukan konsultasi teknis dengan BIG untuk menghitung ulang luasan Kota Belopa yang sebenarnya. terkait dengan hutan lindung ada alternatif yang disarankan yaitu:
– Pembangunan jalan dapat dilakukan dengan memutar kawasan hutan lindung apabila melewati batas administrasi Kota Belopa dapat dilakukan kerja sama dengan pemda-pemda kota/kab yang dilewati jalan tersebut.
– Jika didalam kawasan hutan tersebut secara eksisting sudah terdapat permukiman penduduk maka dapat digunakan Peraturan Bersama 4 Menteri terkait kawasan hutan yang diusulkan untuk diganti peruntukannya. Nantinya akan dibuat tim IP4T yang akan mengevaluasi usulan tersebut.
– Diharapkan perubahan dilakukan secara provinsial bukan parsial agar perubahan kawasan hutan dapat ter¬-record dengan baik.

Terkait RZWP3K penetapannya memang menjadi kewenangan provinsi namun tetap harus diselaraskan terkait pemanfaatan ruang (struktur dan pola ruang) terutama di wilayah kecamatan pesisir yang terdelineasi dalam kawasan perkotaan Belopa.

Beberapa hal lain yang juga harus diperhatikan dalam penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Belopa yaitu kawasan LP2B dan program-program prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Sebagai kesimpulan yang dapat diperoleh dari pertemuan ini diharapkan adanya koordinasi dengan BIG terkait perbedaan luasan wilayah administrasi Kota Belopa, penyelesaian delineasi kawasan hutan dapat dilakukan dengan menggunakan Perber 4 Menteri dengan nantinya akan dibuat tim IP4T yang akan menilai usulan perubahan kawasan hutan tersebut atau dengan mengubah jalur jalan yang akan dibangun dengan tidak melewati kawasan hutan lindung. Perlu sinkronisasi antara RDTR dengan LP2B, RZWP3K, RPJMN 2015 -2019 dan rencana sektoral lainnya. (EY/SY)





Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar