Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 08 Jul 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang


Dalam pertemuan tersebut, substansi pembahasan meliputi integrasi rencana konsolidasi tanah dengan rencana tata ruang, dan reforma agraria.  Dalam pertemuan ini dilakukan untuk mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan penatagunaan tanah sehingga diharapkan dapat mempercepat pengadaan tanah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa pengalaman pelaksanaan konsolidasi tanah yang dilakukan oleh BPN di Pekanbaru dan Denpasar, pasca dilakukan konsolidasi tanah masyarakat mendapat keuntungan karena adanya peningkatan harga tanah di sekitar lokasi tanah yang telah dikonsolidasikan serta bidang-bidang tanah menjadi lebih tertata dan teratur.

Namun demikian, pada beberapa lokasi pasca dilakukan konsolidasi tanah, pemerintah daerah tidak menindaklanjuti dengan pembangunan jalan sehingga menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Agar pelaksanaan penataagunaan tanah (salah satunya konsolidasi tanah) dapat terintegrasi dengan rencana tata ruang sehingga menjadi acuan bagi kepala daerah dalam pemanfaatan ruang, Kemterian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN akan menyusun pedoman integrasi tersebut dilakukan dalam bentuk Peraturan Menteri sebagai kerangka legal.

Berkenaan dengan penyusunan Pemen ATR/Kepala BPN tersebut akan dilakukan pilot project integrasi penatagunaan tanah dengan rencana tata ruang dengan menyusun rencana tata ruang Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Dikarenakan Kota Tanjung Selor tersebut merupakan salah satu kota baru yang sedang direncanakan oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas untuk itu pelaksanaan pilot project tersebut akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Perkotaan dan Perdesaan dan akan diundang dalam rapat selanjutnya.

Dalam sesi II pertemuan tersebut dibahas pula mengenai Draf Perpres Reforma Agraria yang sudah disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN, namun sampai sekarang belum diproses lebih lanjut. Bappenas sendiri mengusulkan dalam Perpres Reforma Agraria agar Menteri ATR/Kepala BPN dapat memiliki kewenangan menjadi koordinator pelaksanaan reforma agraria sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengarahkan Kementerian/Lembaga yang memberikan bantuan pemberdayaan masyaraka tpada lokasi redistribusi tanah. Selain itu, dalam Perpres Reforma Agraria perlu mengatur mulai dari pelaksanaan redistribusi tanah, program pemberdayaan, peningkatan teknologi pertanian/pangan, akses permodalan, dan akses pemasaran. Hal ini sudah menjadi salah satu kebijakan dalam RPJMN 2015 -2019 terkait bidang pertanahan.

Oleh karenanya, perlu dilakukan integrasi perencanaan tata ruang dengan penatagunaan tanah sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta Kementerian ATR/BPN akan membahas lebih lanjut mengenai draft Perpres Reforma AGraria dan Perpres BLU Bank Tanah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini akan ada rapat lanjutan dengan subdit tata ruang untuk mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan penatagunaan tanah dan diharapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas perlu menyurati Menteri ATR/BPN untuk mempercepat penyelesaian draft Perpres Reforma Agraria dan Perpres BLU Bank Tanah tersebut.(IK/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar