Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 08 Jul 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang


Acara dibuka oleh Ibu Rinella Tambunan selaku pelaksana harian Sekretariat BKPRN sekaligus memoderatori jalannya presentasi dan diskusi yang dilakukan. Para pemapar akan menjelaskan secara runtut mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam kegiatan Protarih dan bagaimana implementasinya terhadap perkembangan pembangunan khususnya tata ruang di Provinsi Papua.

Kegiatan Protarih ini yang telah berjalan lebih dari dua tahun di Propinsi Papua akan berakhir pada akhir Bulan Juli 2015. •    Protarih merupakan program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris yang merupakan representasi komitmen kedua pemerintah untuk menurunkan dampak perubahan iklim dengan cara menjaga tutupan hutan. Protarih berfokus pada dukungan kebutuhan provinsi Papua dalam Implementasi Perda No. 23 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033, khususnya untuk pemenuhan mandat utamanya yaitu mempertahankan kawasan hutan Papua sebesar 90% sampai tahun 2033 dan mewujudkan visi 100 tahun Papua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Kegiatan Protariih mempunyai 3 (tiga) pilar utama yaitu: (1) Dukungan terhadap Pemerintah Prov. Papua untuk mengembangkan kapasitas Sumber daya manusia untuk melaksanakan Perda RTRW Prov. Papua;
(2) Mencari model pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampug untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan hidup dengan mengakomodir pengelolaan ruang hidup masyarakat dan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat Papua; dan
(3) Membantu pemerintah dan masyarakat di Papua mengembangkan model-model alternatif investasi yang pro kelestarian lingkungan dan berkelanjutan serta berbasis pada usaha-usaha produktif masyarakat di kampung-kampung Papua.


Sampai saat ini Protarih telah memfasilitasi Bappeda dalam mengembangkan beberapa produk pengetahuan yang dapat diadopsi menjadi instrumen kebijakan dalam rangka mendukung pelaksanaan RTRW Papua yaitu: (1) Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU)
(2) Protokol Verivikasi pemanfaatan ruang di Papua dan (3) Panduan tata ruang perkampungan di Papua.

Strategi penataan ruang wilayah Provinsi Papua adalah menetapkan pengelolaan kawasan lindung dengan mempertahankan luas minimal 60% dari seluruh wilayah dan kawasan hutan minimal seluas 90% dari seluruh wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan juga bahwa Program protarih dalam rangka pembangunan manusia agar mampu mengatasi masalahnya sendiri diantaranya telah dilakukan:
1. Program pendidikan populer untuk membangun kader motivator kampung (pelatihan terhadap kader kampung);
2. Membangun kesadaran bersama melalui forum kampung;
3. Mengembalikan produktivitas tanah, kualitas hutan, laut, dan sungai (mengatur zonasi ruang adat sebagai konservasi dan pertanian, komitmen membuka kebun bersama, menanam hutan kembali, konservasi ikan, kampanye anak untuk mengelola sampah);
4. Membangun kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri (sekolah lapang petani. Mengembangkan keterampilan wirausaha)

Terkait dengan Sistim Informasi Tata Ruang (Simtaru) Papua, bahwa Simtaru adalah aplikasi web yan menggabungkan sistem nformasi dengan data spasial sehingga bisa digunakan untuk mematau kegiatan yang berkaitan dengan penataan ruang di Provinsi Papua. Simatru menampilkan data spasial dan tabular sehingga mudah digunakan untuk proses pembuatan laporan sederhana. Simtaru ini bersifat online, dapat diakses oleh siapaun secara bebas asalkan tersedia internet. Dalam Simtaru terdapat 146 peta dimana setiap peta berupa peta SHP yang dapat dioverlay satu dengan yang lainnya tergantung keperluan dan tujuan.

Dalam diskusi terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu: Untuk mengakses Simtaru, jangan hanya mengandalkan jaringan Internet, namun setiap data harus dapat dimiliki oleh setiap kampung atau kecamata. Selain itu, masyarakat secara substantif menentukan apakah sebuah izin investasi dan proyek pembangunan akan diterima ataukah ditolak karena bertentangan dengan rencana pengelolaan ruang hidup yang sudah masyarakat adat buat. Pembangunan lebih terfokus pada pengembangan sumber daya manusia, pangan, dan listrik, bukan pengembangan infrastruktur jalan, karena mencegah masuknya pengaruh dari pihak lain yang akan merusak wilayah papua dan mengambil luasan hutan untuk membangun jalan.
dan hal-hal yang terkait spasial, peta tidak hanya menampilkan peta tapi juga menganalisis dampak kebijakan baru dengan kebijakan yang lama serta bagaimana integrasi RTR pada peta yang sudah ada.

Sebagai akhir dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa Program Tata Ruang dan Investasi Hijau yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris yang berjalan di Provinsi Papua dirasa bermanfaat dalam pembangunan Provinsi Papua karena dalam pembangunannya memahami dengan baik kondisi sosial-ekologi-ekonomi kampung melalui belajar bersama pemerintah dan masyarakat serta mendorong inisiatif dan keterlibatan masyarakat dalam memahami ruang hidup. (OL/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar