Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Jul 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Konsultasi Pansus DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dilakukan sehubungan dengan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo dan Sekitarnya tahun 2014-2034;

Hal-hal yang penting dalam pertemuan tersebut dan yang dikonsultasikan oleh pihak DPRD dan Pemerintah Daerah Gorontalo antara lain mengenai:
• Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Strategis Provinsi sebagai tindak lanjut dari RTRW Provinsi Gorontalo terkendala dengan masalah:Belum tersedianya peta dasar dan
Belum keluarnya persetujuan substansi dari Kementerian terkait
• Total kawasan strategis provinsi di Provinsi Gorontalo berjumlah 25 dan saat ini sedang disusun raperda untuk KSP yang pertama. Menurut pemerintah Provinsi Gorontalo, dari 25 KSP hanya 12 KSP yang bisa diperda-kan, sehingga untuk mengakomodir seluruh KSP untuk di Perda-kan, isa digabungkan berdasarkan tipologi dari KSP.
• Dengan adanya perubahan struktur pada Kementerian ATR, tidak terdapat perubahan dalam pemberian persetujuan substansi. Evaluasi atas raperda tetap dilakukan oleh Kemendagri, untuk waktu yang dibutuhkan dalam memberikan persetujuan substansi Bappenas tidak dapat memberikan jawaban yang pasti karena memang bukan kewenangan dari Bappenas
• Pemerintah Gorontalo berkeinginan untuk kawasan strategis Provinsi Gorontalo yang belum diakomodir dalam KSN agar bisa dijadikan sebagai KSN karena, dana daerah dirasa tidak cukup untuk membangun seluruh KSP apabila tidak mendapat dana dari Pusat.
• Peta dasar yang dijadikan sebagai dasar pembuatan peta raperda KSP yang sekarang sedang dibuat bukanlah menggunakan peta dasar yang bersumber dari BIG, melainkan menggunakan peta yang ada dalam RTRW Provinsi Gorontalo, sehingga rancangan perda belum mendapat persetujuan substansi karena terganjal masalah pembuatan peta. Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo harus meminta peta dasar kepada BIG untuk dijadikan dasar pembuatan Raperda KSP.

Oleh karenanya pada akhir pertemuan dapat disimpulkan bahwa Rancangan perda KSP sebagai tindak lanjut dari RTRWP Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengajuan dokumen teknis kepada ATR. Permasalahan yang dihadapi adalah terkait peta dan persetujuan substansi yang belum keluar. Terkait masalah peta, seharusnya yang dijadikan dasar pembuatan peta merupakan peta dasar yang bersumber dari BIG dan teknis waktu yang dibutuhkan untuk pemberian persub dari ATR memang harus menunggu.(AS/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar