Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Jul 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 dan Tahun 2015, sehingga dapat dilakukan analisis proses pelaksanaan dan pencapaian program bidang Pertanahan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi dan diskusi mengenai rencana pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan monev tersebut, beberapa hal penting yang diperoleh berkaitan dengan capaian pelaksanaan kegiatan pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi sertipikasi tanah, dan cakupan peta dasar pertanahan.Terkait dengan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan ekgiatan bidang pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain: (i) Areal APL sesuai SK Menhut 529/2012 yang menjadi acuan pemanfaatan ruang masih sangat terbatas, yaitu hanya 18 % dari luas wilayah Kalteng; (ii) Persebaran penguasaan dan pemanfaatan tanah masyarakat berada dalam kawasan hutan (pemukiman, kebun, ladang, sawah dan lain-lain), sehingga Kantor Pertanahan tidak bisa memberikan pelayanan legalisasi aset; (iii) Adanya dualisme penerbitan Surat Keterangan/Pernyataan Penguasaan Tanah, yaitu dari a) Kepala Desa/Lurah dan Camat atau b) Mantir Adat dan Damang Adat; (iv) Bidang-bidang tanah yang diakui, sebagian besar belum dimanfaatkan sehingga menyebabkan rawannya penyerobotan tanah; (v) Partisipasi dan tingkat pemahaman masyarakat di bidang pertanahan masih rendah; (vi) Rasio SDM  terhadap luas wilayah dan persebaran penduduk tidak sebanding dalam kaitan pelayanan di bidang pertanahan dengan sarana dan prasarana belum memadai; dan (vii) Belum tersedianya biaya untuk kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat di bidang pertanahan.

Dalam kesempatan tersebut didiskusikan pula mengani rencana kegiatan pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan. Dinas terkait (BPKH, BPN, Bappedam dan Dinas Kehutanan pada prinsipnya setuju Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lokasi pilot project untuk kegiatan ini. Hal ini sangat mendukung dalam upaya menyelesaikan permasalahan dalam rencana pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan dimana masih adanya perbedaan dalam teknis penyediaan peta, peralatan pengukuran dan SOP yang harus diselaraskan terlebih dahulu, selain itu juga jumlah SDM dalam pelaksanaan teknis penetapan tata batas kawasan hutan yang harus disesuaikan.

Sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan ini, bahwa (1) Data rincian pelaksanaan kegiatan pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah belum didapatkan dan akan dikirim melalui email. Akan dilakukan penyusunan laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah.
(2) BPKH dan BPN Provinsi Kalimantan Tengah bersedia menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu lokasi pilot project kegiatan tata batas kawasan hutan.

sebagai tindak lanjut akan dilakukan koordinasi intensif di tingkat pusat terkait pelaksanaan pilot project kegiatan tata batas kawasan hutan. (IK/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar