Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 24 Jun 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Rapat ini diselenggarakan untuk mendapatkan perhatian dan kesepakatan dari seluruh anggota Tim Koordinasi Strategis dalam rangka pembangunan pedesaan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas hal-hal mengenai sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai dengan 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa. Selain itu perlu diperhatikan kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2015 -2019 dan RKP 2016 bidang pembangunan desa dan kawasan desa dimana adanya pemenuhan standar pelayanan minimun desa sesuai dengan kondisi geografis desa, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi, pembangunan SDM, pengawalan implemenasi UU Desa, pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintah desa secara berkelanjutan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi, serta pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Berdasarkan informasi bahwa Kemendagri dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa sudah melaksanakan penyusunan modul pelatihan, uji coba pelatihan di 3 lokasi (lampung, yogyakarta dan Sulawesi Selatan).  Untuk menmenjalankan amanatan RPJMN yaitu berkurangnya jumlah desa tertinggal atau meningkatnya jumlah desa mandiri maka perlu segera ditetapkan indikator desa mandiri sebagai basis dalam penyusunan kebijakan penanganannya 2016-2019. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, status penyaluran dana desa sudah diserahkan kepada 395 desa dari total 434 desa untuk digunakan sebagai:
• Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan
• Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
• Penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
• Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota
• K/L teknis terkait dan Kabupaten /Kota dapat melakukan pendampingan pelaksanaan dana desa

Hasil dari pertemuan ini bahwa Koordinasi strategis pembangunan desa dan perdesaan merupakan pengawalan implementasi perencanaan perencanaan pembangunan nasional bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
Masih perlu ada kesepakatan lebih lanjut mengenai acuan dasar pencapaian sasaran pembangunan desa berdasarkan indeks pembangunan desa (IPD).
Perlu adanya review peran dari K/L terkait dalam pencapaian sasaran pembangunan desa (misalnya dengan  memperhatikan struktur pola ruang perdesaan yang dapat mendukug kedaulatan pangan). (AL/SY).

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar