Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 24 Jun 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan tata cara bagaimana mengisi dan menggunakan aplikasi SiHarka tersebut sebagai bentk pertanggungjawaban Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIpil Negara oleh BPKP dan Kemen PAN RB kepada seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas.

Telah dikeluarkan SE No. 1/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah. LHKSN merupakan dokumen penyampaian harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.
Daftar kekayaan yang disampaikan dalam LHKSN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.
LHKSN wajib diisi oleh seluruh ASN selain yang berkewajiban mengisi LHKPN. Saat ini dilingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang diwajibkan mengisi LHKSN adalah Eselon III, IV dan fungsional perencana utama dan madya. Kemudian pada tahap berikutnya seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas diwajibkan mengisi LHKSN.
Pengisian LHKSN dapat dilakukan melalui aplikasi Si-Harka secara online di alamat website: siharka.menpan.go.id. Setiap pegawai yang diwajibkan mengisi LHKSN pada tahap pertama telah diberikan username dan password.
Harta yang dilaporkan dalam LHKSN dapat bersumber dari hasil sendiri, warisan, maupun hibah/hadiah. Dalam pelaporan LHKSN tidak perlu melampirkan bukti-bukti.
Waktu penyampaian LHKSN adalah: (i) 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan; (ii) 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan; dan (iii) 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Laporan LHKSN yang telah diisi disampaikan kepada pimpinan K/L melalui APIP. Tugas APIP adalah: 
• Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN; 
• Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN
• Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN
• Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran
• Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran
• Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan Instansi dan ditembusan kepada Menteri PAN dan RB

LHKSN dimaksudkan untuk melihat kewajaran harta kekayaan yang dimiliki oleh ASN. Disamping itu, LHKSN sebagai upaya mewujudkan ASN yang bersih dari KKN, serta bentuk transparansi ASN. LHKSN hampir sama dengan laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) namun berbeda subyek pelapornya, tujuan penyampaian laporannya, pengelolaan serta waktu penyampaiannya.
Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi ini, setiap pegawai diwajibkan mengisi LHKASN sebelum tanggal 30 Juni 2015.(RN/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar