Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Jun 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Dalam seminar tersebut ada beberapa materi yang disampaikan meliputi: (1) Mekanisme penyelesaian sengketa tenurial di tingkat lokal, (2) Mekanisme Penanganan Konflik tenurial di dalam dan di lua rkawasan hutan, (3) pembelajaran penanganan konflik tenurial oleh kesatuan pengelolaan hutan (KPH), (4) Mekanisme penyelesaian sengketa tenurial di Provinsi Kalimantan Tengah serta (5) menggagas kebijakan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat (hukum) adat yang lebih operasional.

Beberapa poin penting dalam diskusi meliputi:

Beberapa mekanisme untuk menangani sengketa (perdata) pada berbagai ranah persoalan yang keberadaannya langsung dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan, adalah mekanisme yang dimandatkan kepada Komnas HAM; Ombudsman Republik Indonesia (ORI); Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat; Komisi Informasi; Tim Terpadu untuk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; serta Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, yang organisasi kerjanya juga sampai tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
• Sementara mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa kehutanan dan perkebunan, telah ada mekanisme Resolusi Konflik Dewan Kehutanan Nasional, Tim Penanganan Pengaduan Kasus kasus Lingkungan dan Kehutanan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
• Sedangkan di tingkat daerah kasus Kalimantan Tengah telah ada Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terbentuk atas dasar Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/335/2010. Baru-baru ini di Kalimantan Tengah juga sudah terbit Peraturan Gubernur No. 42/2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
• KLHK telah membentuk Satgas Konflik Tenurial dan ada loket pengaduan di Manggala Wanabhakti
• Kemitraan sudah melakukan pilot project Working Group Land Tenure di 3 (tiga) KPH: Wai Terusan (Lampung); Kapuas (Kalimantan Tengah); dan Rinjani Barat (NTB)
• KLHK sudan menyusun buku panduan diklat terkait pelatihan forest tenure assessment dan sudah dlakukan pelatihan bagi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Hasil dari seminar ini akan lebih fokus pada hutan produksi terutama hutam produki belum dihutan konservasi, dengan masalah tata batas hutan yang belum "clean and clear" harus dipercepat pelaksanaanya, selain itu pembentukan wilayah pengelolaan hutan hingga tingkat unit pengelola yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan mampu menangani permasalahan konflik tenurial, illegal acitivies (logging, hunting, encroahing), pencurian plasma nutfah, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan. (RI/SY)

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar