Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 17 Jun 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (16/6/15).  Dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), telah dilakukan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) untuk melakukan penjajakan ekspektiasi Peran BKPRN. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Sekretariat BKPRN melakukan kunjungan lapangan sebagai kegiatan survei penjajakan ekspektasi Peran BKPRN di salah satu Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur (Klatim).  Kunjungan selama 2 hari yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 Juni 2015.

Tujuan dari FGD ini adalah untuk mendapatkan gambaran ekspetasi peran dan kelembagaan BKPRN (termasuk BKPRD) mendatang menurut pandangan pemerintah daerah, khususnya pasca terbentuknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ATR.  2.    Penentuan lokasi survei ini didasarkan pada kriteria: Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki BKPRD yang ditetapkan melalui SK Gubernur 650/K./397/2010 dan belum ditetapkannya Perda RTRWP Kalimantan Timur karena masalah Kehutanan.

Dalam FGD tersebut dilakukan juga pembahasan persandingan antara Tugas dan fungsi BKPRN dengan Kementerian ATR, sehingga dapat dilihat secara jelas bagaimana hierarki tugas dan fungsi diantara keduanya. d.    Jika merujuk pada tusi Kementerian ATR berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 dan Perpres No. 17 tahun 2015 maka dapat dikatakan bahwa tusi yang sebelumnya diemban BKPRN sudah mencakup ke dalam tusi koordinasi Kementerian ATR. Sehubungan dengan hal diatas, perlu diantisipasi implikasi terbentuknya Kementerian ATR terhadap tusi koordinasi penataan ruang yang selama ini diemban oleh BKPRN.

Selain itu juga dilakukan pembahasan review pelaksanaan peran BKPRN, bagaimana ekspektasi tambahan peran dan fungsi BKPRN pasca terbentuknya Kementerian ATR dari sudut pandang BKPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Ada beberapa pandangan diantaranya meliputi:

• Menerbitkan persub terhadap struktur ruang dan pola ruang RTRW atas nama BKPRN
• Menyusun kebijakan tentang penetapan batas wilayah administratif walaupun hanya bersifat indikatif
• Menyelaraskan kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah
• Menyusun kebijakan strategis guna mendukung percepatan pembangunan
• turut mengawal dan mendukung proses pembahasan perda RTRWP di Pansus DPRD
• mendukung upaya percepatan proses evaluasi raperda RTRW di Mendagri (pasca disetujui oleh Pansus DPRD)
• memberikan fatwa terhadap program/kegiatan strategis di daerah-daerah yang belum ditetapkan Perda RTRW-nya

Beberapa isu lain yang menjadi pembahasan dalam FGD adalah meliputi:
a. Percepatan transisi kelembagaan dari kementerian PU ke Kementerian ATR
b. Penyesuaian institusi penataan ruang ditingkat daerah
c. Penyelarasan revisi RTRWN, RTRWP dan RTRWK/K dengan buku III RPJMN (Nawacita)
d. Kedudukan hak-hak tanah adat dan ulayat dalam RTRW berserta penanggungjawab-nya
e. Supporting terhadap upaya pengusulan perubahan peruntukkan kawasan secara parsial oleh Kab/Kota berdasar PP No. 10 Tahun 2010

Berdasarkan 7 tugas pokok yang diemban oleh BKPRN, BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, disimpulkan bahwa:
a. Peran  BKPRN lebih sebatas pada proses persetujuan substansi RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota dan RRTR.
b. BKPRN belum optimal dalam koordinasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang (termasuk harmonisasi peraturan perundang-undangan)
c. belum optimalnya pengawalan pelaksanaan penetapan RTRWP di daerah Kalimantan Timur.
d. Perlunya peningkatan koordinasi antara BKPRN dan BKPRD.
e. Belum optimalnya peran BKPRN, seharusnya BKPRN mempunyai kekuatan yang besar untuk koordinasiikan smua kebijakan penataan ruang, sehingga tidak ada perbedaan dari kebijakan sektoral.

BKPRN masih diperlukan terutama dalam pengoordinasian proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat multisektor yang tidak bisa didelegasikan kepada K/L tertentu (dikawatirkan ego sektoral akan mendominasi); dengan diketuai oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Kelembagaan BKPRN ini selanjutnya akan dibahas dalam Rakor BKPRN Tingkat Eselon II dan Rakor BKPRN Tingkat Eselon I. (AL/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar