Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Jun 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (15/06/15). Berdasarkan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) menghendaki suatu keintegrasian agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Namun demikian, upaya sinkronisasi terutama di daerah kerap menemui kendala. Hal ini disebabkan karena meskipun sudah tersedia peraturan perundangan yang mengindikasikan perlunya keintegrasian dokumen perencanaan, namun hal tersebut belum dituangkan secara eksplisit untuk mewajibkan daerah emlakukan sinkronisasi dokumen perencanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas dalam tahun 2015 melakukan kajian penyusunan materi teknis pedoman sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang dalam proses penyusunannya melakukan tinjauan lapangan dan mengadakan diskusi dalam bentuk FGD dengan beberapa daerah seperti Gorontalo, Sumatera Barat dan Jawa Timur.  Untuk FGD yang dilaksanakan pertama kali adalah di Provinsi Gorontalo. Kegiatan FGD dibagi dalam 2 (dua) kelompok yang terdiri dari kelompok struktur ruang dan pola ruang dan dilakukan simulasi bagaimana mengintegrasikan antar kedua dokumen tersebut.

Adapun peserta yang hadir merupakan perwakilan Bappeda provinsi Gorontalo, Tim Tenaga Ahli serta beberapa perwakilan SKPD Provinsi Gorontalo terkait dengan dokumen RTRW dan Rencana pembangunan daerah (RPJMD). Pelaksanaan dilakukan di Kantor Bappeda provinsi Gorontalo, dibuka oleh Kepala Bappeda Gorontalo.

Diskusi di Gorontalo merupakan salah satu tahap awal dalam kegiatan kajian ini yang bertujuan untuk (1) meningkatkan pehamanan daerah mengenai sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan berdasarkan sinkronisasi di tingkat nasional antara RTRWN dan RPJMN, (2) menjaring masukan dari daerah terhadap draft matek pedoman sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan, (3) menguji penggunaan draft matek pedoman sebagai acuan dalam sinkronisasi RTRW Provinsi, RPJMD, serta RKPD yang ada.

Kegiatan FGD diawali dengan pemaparan dari perwakilan Dit. Tata Ruang dan Pertanahan mengenai integrasi di tingkat nasional, serta pemaparan dari tim tenaga ahli mengenai draft matek pedoman sinkronisasi RTR dan rencana pembangunan yang telah disusun.

Adapun Kegiatan utama FGD ini terdiri dari:
• Simulasi sesi 1 mengenai penelaahan RTRW. Pada sesi ini, akan dibahas mengenai: penelaahan kebijakan dan strategi penataan ruang, penelaahan rencana struktur ruang, serta penelaahan rencana pola ruang.
• Simulasi sesi 2 mengenai sikronisasi RTRW, RPJMD, serta RKPD. Pada sesi ini, akan dibahas mengenai: integrasi antara kebijakan/strategi penataan ruang dalam RTRW dengan strategi/arah kebijakan dalam RPJMD, integrasi antara indikasi program utama dalam RTRW dengan program prioritas dalam RPJMD, pengecekan muatan program dalam RPJMD, serta sinkronisasi antara RTRW-RPJMD-RKPD.

Peserta FGD merupakan SKPD terkait yang terbagi ke dalam 2 kelompok sesuai dengan fokus bidang kerja masing-masing SKPD, yaitu: (1) kelompok struktur ruang dan (2) kelompok pola ruang.
Dalam pelaksanaanya, FGD ini melibatkan Dit. TRP dan perwakilan Biro Hukum Bappenas sebagai fasilitator (panitia pemandu) untuk setiap kelompok dalam melakukan simulasi.

Berdasarkan hasil FGD, ada beberapa hal yang mengemuka sebagai berikut:

a. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo menyambut baik kegiatan FGD ini dan berharap agar kegiatan seperti ini dapat menjadi suatu kegiatan yang tersistematis dan berkelanjutan
b. Bappeda Provinsi Gorontalo mengharapkan adanya penguatan mekanisme perencanaan dan integrasi bagi Daerah dari Pusat melalui dana dekonsentrasi.
c. Sejauh ini, Pemda Provinsi Gorontalo berupaya untuk membangun komitmen bersama dengan kab./kota dalam menyusun mekanisme terpadu terkait integrasi. Hal ini terwujdu dari adanya persiapan program berbasis informasi terpadu.
d. Sejauh ini, kendala sinkronisasi antara RTRW dan Rencana Pembangunan Provinsi Gorontalo adalah tidak tersinerginya muatan RTRWP ke dalam RPJMD. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman SKPD terhadap RTRWP.
e. Koordinasi antar SKPD yang belum optimal serta masih rendahnya pemahaman SKPD terhadap RTRWP memunculkan beberapa masalah sinkronisasi antara RTRWP dan Rencana Pembangunan Daerah, diantaranya: (1) konflik penetapan kawasan permukiman nelayan, (2) konflik penetapan kawasan industri dan prasarana perhubungan terkait, serta (3) integrasi antara RZWP3K dan RTRWP.

Sebagai hasil dari simulasi oleh kelompok struktur dan pola ruang yaitu:
- Substansi yang ada dalam RTRWP belum seluruhnya terakomodir dalam RPJMD dan RKPD
- Adanya perbedaan nomenklatur antara RTRW dan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD), namun masih terlihat benang merah keterkaitannya
- Adanya beberapa program dalam RKPD yang belum terintegrasi dengan RTRWP dan RPJMD. Hal ini disebabkan oleh adanya program ‘new initiatives’
- Pola komunikasi dalam penyusunan/revisi RTRW perlu ditingkatkan antara BKPRD dan konsultan penyusun.

Kesimpulan dan tindak lanjut yang dapat ditarik dari pertemuan FGD ini sebagai berikut:
• Lembar Kerja  pada umumnya cukup dapat memandu para peserta FGD
• Perlunya penyelarasan nomenklatur antara RTRWP-RPJMD-RKPD, serta sinkronisasi periodisasi waktu.
• Bappeda Provinsi Gorontalo perlu melakukan upaya sosialisasi muatan RTRWP bagi seluruh SKPD dalam rangka meningkatkan pemahaman SKPD terhadap RTRWP.
• Dalam pelaksanaan upaya sinkronisasi antara RTRWP-RPJMD-RKPD, Bappeda Provinsi sebaiknya membentuk forum diskusi kelompok kerja seperti kegiatan simulasi FGD yang dilakukan, sehingga substansi RTRW-RPJMD-RKPD dapat dibahas secara langsung.
• Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo akan melanjutkan kegiatan integrasi dalam rangka menyusun Revisi RTRW dan RPJMD ke depan.
• Salah satu langkah nyata pertama yang akan dilakukan oleh Pemda Provinsi Gorontalo dalam upaya sinkronisasi antara RTR dan Rencana Pembangunan Daerah adalah dengan membangun sistem informasi komunikasi terpadu antara data spasial dengan aspasial.
• Akan dilakukan FGD lanjutan pada tanggal 10 Juni 2015 di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Saran perbaikan untuk daerah lain yang menjadi tujuan daerah kunjungan berikut adalah:
• Untuk pelaksanaan FGD di Sumbar dan Jatim, sebaiknya peserta yang hadir dalam FGD merupakan level teknis (bukan pejabat struktural), sehingga memudahkan fasilitator dalam memandu peserta (RI/SY).



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar