Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Jun 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

FGD ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pehamanan daerah mengenai sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan berdasarkan sinkronisasi di tingkat nasional antara RTRWN dan RPJMN, (2) menjaring masukan dari daerah terhadap draft matek pedoman sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan, (3) menguji penggunaan draft matek pedoman sebagai acuan dalam sinkronisasi RTRW Provinsi, RPJMD, serta RKPD yang ada.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Direktorat TRP Bappenas serta peserta undangan yang terdiri dari beberapa SKPD terkait di Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan FGD diawali dengan pemaparan dari Direktur Tata Ruang dan Pertanahan mengenai tujuan FGD, pemaparan perwakilan Sekretariat BKPRN mengenai integrasi di tingkat nasional, serta pemaparan dari tim tenaga ahli mengenai draft matek pedoman sinkronisasi RTR dan rencana pembangunan yang telah disusun.

Kegiatan utama FGD ini terdiri dari:
• Simulasi sesi 1 mengenai penelaahan RTRW. Pada sesi ini, dibahas mengenai: penelaahan kebijakan dan strategi penataan ruang, penelaahan rencana struktur ruang, serta penelaahan rencana pola ruang.
• Simulasi sesi 2 mengenai sikronisasi RTRW, RPJMD, serta RKPD. Pada sesi ini, dibahas mengenai: integrasi antara kebijakan/strategi penataan ruang dalam RTRW dengan strategi/arah kebijakan dalam RPJMD, integrasi antara indikasi program utama dalam RTRW dengan program prioritas dalam RPJMD, pengecekan muatan program dalam RPJMD, serta sinkronisasi antara RTRW-RPJMD-RKPD.

Peserta FGD merupakan SKPD terkait yang terbagi ke dalam 2 kelompok sesuai dengan fokus bidang kerja masing-masing SKPD, yaitu: (1) kelompok struktur ruang dan (2) kelompok pola ruang.
Dalam pelaksanaanya, FGD ini melibatkan tim tenaga ahli, Dit. TRP dan Sekretariat BKPRN sebagai fasilitator (panitia pemandu) untuk setiap kelompok dalam melakukan simulasi.

Berdasarkan hasil FGD, ada beberapa hal yang mengemuka adalah:
a. Kepala Bappeda Provinsi Bappeda menyambut baik kegiatan FGD ini dan berharap agar kegiatan seperti ini dapat menjadi suatu masukan bagi pelaksanaan penyusunan draf-0 RPJMD periode selanjutnya di tahun 2016. Selain itu, kajian integrasi ini dilakukan pada saat yang tepat karena Pilkada serentak akan segera diselenggarakan di provinsi Sumatera Barat.
b. Disintegrasi antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang menimbulkan permasalahan di daerah yaitu menghambat pembangunan akibat adanya kendala pada proses perizinan, misalnya permasalahan kawasan tambang dengan kawasan hutan, penyusunan AMDAL, pembangunan infrastruktur yang terhambat, dll.
c. Saat ini rencana tata ruang menjadi landasan dalam pembangunan namun demikian masih banyak kekurangan dari rencana tata ruang seperti ketidakseragaman kualitas, kurang visioner dan perbedaan periode dengan rencana pembangunan.
d. Terdapat tiga hal yang harus diperhitungkan dalam upaya pengintegrasian antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang yaitu: 1) persoalan substansi, 2) persoalan integrasi sektoral dan 3) persoalan integrasi kewilayahan.
e. Peninjauan kembali/revisi RTRW bisa dilakukan berdasarkan tiga hal yaitu adanya: 1) perubahan wilayah administrasi, 2) kebijakan nasional, dan 3) bencana alam.

Sebagai kesimpulan hasil simulasi oleh kelompok struktur dan pola ruang sebagai berikut:
• Masih adanya beberapa strategi recana tata ruang yang belum terjabarkan secara jelas dalam tabel indikasi program RTRW. Hal ini kemudian membingungkan peserta untuk melakukan tahapan selanjutnya dalam menyinkronkan antara RTRW-RPJMD-RKPD
• Substansi yang ada dalam RTRWP belum seluruhnya terakomodir dalam RPJMD dan RKPD karena adanya perbedaan outline dokumen.
• Adanya perbedaan nomenklatur antara RTRW dan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD), namun masih terlihat benang merah keterkaitannya
• Masalah sinkronisasi muatan RTRW-RPJMD-RKPD kemudian berdampak terhadap upaya implementasi rencana yang masih sering mengalami kendala dalam pembagian kewenangan antara Provinsi dan Kab./Kota.

Sebagai Kesimpulan dan perlu ditindaklanjuti adalah
• Diperlukan upaya serius dalam penyelarasan nomenklatur antara RTRWP-RPJMD-RKPD.
• Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan upaya sosialisasi muatan RTRWP bagi seluruh SKPD dalam rangka meningkatkan pemahaman SKPD terhadap RTRWP.
• Mengingat bahwa RTRW Provinsi Sumatera Barat akan melalui Peninjauan Kembali, maka untuk meningkatkan sinkronisasi antara RTRWP-RPJMD-RKPD, Bappeda Provinsi sebaiknya menyelenggarakan forum diskusi kelompok kerja dengan melibatkan seluruh SKPD yang terkait dengan ruang dan melakukan penelaahan terhadap RTRW, RPJMD, dan Renstra SKPD, seperti kegiatan FGD yang telah dilakukan, sehingga substansi RTRW-RPJMD-RKPD dapat sinkron dan sinergis serta lebih dipahami oleh SKPD. Forum diskusi ini sebaiknya melibatkan pula perwakilan Kab./Kota.

Kegiatan ini akan dilakukan FGD serupa sebagai lanjutan pada tanggal 16 Juni 2015 di Provinsi Jawa Timur. (EY/YD/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar