Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Jun 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) merupakan kelanjutan kegiatan Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS) yang telah dimulai sejak tahun 2007 melalui kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan, Belanda yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan, memulihkan dan meningkatkan ketahanan lingkungan ibukota negara Republik Indonesia secara terintegrasi.


Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kemenkeu, KemenPU-Pera, KKP, Kemen LHK, KemenRistek, Kemenhub, Kemendagri, BPPT, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jabar, Pemprov Banten dan konsultan Belanda. Pertemuan diselenggarakan di Ruang rapat Menko Perekonomian, Lt. 4, Ged. AA, Maramis II, Jakarta pada tanggal 11 Juni 2015.

Tujuan pertemuan adalah meminta arahan sebagai persiapan bahan rapat koordinasi tingkat Menteri. Adapaun dalam rapat koordinasi tingkat Menteri diharapkan dapat diambil keputusan apakah NCICD ini akan dilanjutkan atau tidak.

Hal-hal yang dibahas antara lain meliputi:
• Dibutuhkan dasar hukum sebagai penguatan program NCICD. RPJMN buku II dan III hanya mengatur mengenai perlindungan Pantai Utara Jakarta.
• Menenai land subsidence, rekomendasi dari pemerintah DKI adalah untuk melakukan upaya penghentian pengambilan air tanah dan monitoring terkait penurunan tanah.
• Kajian mengenai hulu-hilir (permintaan Menristek dan MenKKP) sudah selesai dilakukan oleh PUSAIR dan akan dilaporkan dalam sidang Menteri.
• Karena kajian hulu-hilir juga mencakup persoalan penyediaan air baku, cakupan wilayah kajian diperluas sampai ke wilayah Cisadane dan Bekasi.
• Perlu pengintegrasian program-program yang telah ada untuk menyelesaikan persoalan banjir dan banjir rob di wilayah Jakarta. Saat ini telah terdapat program sodetan di bagian hulu. Sedangkan di bagian tengah hingga hilir sudah terdapat Masterplan NDECO 1973 yang tidak tuntas pelaksanaannya, sehingga akan dikaji lebih lanjut.
• Diperlukan pula intergrasi dengan pulau dan pesisir di sepanjang Pantai Utara Jakarta. Perkembangan terkini, program NCICD belum masuk ke dalam RZWP3K DKI Jakarta. Namun, KKP telah melakukan fasilitasi kepada Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun RZWP3K di 17 pulau hasil reklamasi (sudah dipersiapkan Raperdanya).
• Sedangkan untuk pengelolaan KP3K di wilayah NCICD akan dimuat dalam Rencana Zonasi KSN Jabodetabekpunjur yang saat ini sedang dipersiapkan oleh KKP.
• Masih dibutuhkan technical reference (permintaan MenLHK) yang nantinya akan berpengaruh kepada manaemen dan pembiayaan NCICD. 

Beberapa point yang muncul dalam pembahasan rapat tingkat menteri mendatang:
a. Klarifikasi bahwa program NCICD ini tidak hanya terfokus kepada reklamasi yang terkesan pro-swasta tetapi lebih luas kepada penyelesaian permasalahan banjir dan banjir rob di Jakarta sesuai dengan tujuan awal pembentukan NCICD (reklamasi pantai hanya satu dari 9 komponen program NCICD).
b. Pengambilan keputusan apakah NCID akan dilanjutkan atau tidak. Berbagai isu dan permasalahan yang selama ini menjadi pertanyaan akan diselesaikan selanjutnya setalah kepastian program ini berlanjut melalui kajian yang akan dilakukan oleh konsultan dari Belanda dan Korea Selatan (termasuk juga penyelesaian banjir DAS).
c. Technical reference, kajian hulu-hilir, serta rencana zonasi untuk 17 pulau reklamasi.
d. Tugas dan fungsi dari lembaga yang akan dibentuk untuk menangani NCICD, termasuk di dalamnya dasar hukum kelembagaan (melalui Perpres atau Perpu). Perlu diperhatikan keterkaitan tupoksi kelembagaan yang dibentuk dengan tupoksi K/L saat ini.   
e. Skema pembiayaan yang jelas, baik pembagaian kewenangan pembiayaan di masing-masing K/L maupun pembiayaan yang melibatkan pihak swasta.
f. Usulan DKI Jakarta untuk memimpin program NCICD karena sebagian besar wilayah NCICD merupakan bagian dari wilayah administratif DKI Jakarta. Namun, NCICD akan tetap menjadi program nasional.

Sebagai kelanjutan dari pertemuan ini akan dilakukan rapat koordinasi kembali pada tingkat Menteri di akhir Juni 2015. (OL/ZH)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar