Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 01 Jun 2015, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Dalam kesempatan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN maupun BiG. Dimana Kementerian ATR (bidang tata ruang ) telah mengidentifikasi lokasi-lokasi Area of Interest (AoI) sesuai perda RTRW yang harus diprioritaskan penyediaan peta dasarnya untuk tahun 2015, yang juga sudah dikomunikasikan dengan komitmen pemerintah daerah. Target tahun 2015: 59.884 km2 (219 AoI). Target hingga tahun 2019: 369.228 km2 (1.946 AoI).

BIG menyatakan belum mendapatkan AoI prioritas penyediaan peta dasar dari ATR, baru data lokasi keseluruhan wilayah administrasi kecamatan. BIG membutuhkan identifikasi AoI dari ATR. Saat ini sudah dipetakan dengan identifikasi konsentrasi pemukiman dengan asumsi disitulah lokasi RDTR. Sebelum list kebutuhan peta dari ATR masuk, LAPAN sudah memiliki rencana pembelian citra (ditandaikan di peta dengan warna biru) dengan anggaran dari BIG, sementara BIG sudah ada foto udara (ditandakan di peta dengan warna merah). Sehingga ketika di-overlay, ada banyak RDTR yang tidak masuk dalam wilayah merah dan biru. Yang belum tercover seluas 39.306,72 km2. Namun yang perlu dicermati, kawasan perbatasan negara belum masuk dalam wilayah merah dan biru yang telah dipetakan tersebut.

Terdapat juga isu dalam pengadaan citra dari LAPAN, dimana BPKP menyatakan bahwa pengadaan citra oleh Lapan dengan menggunakan dana BIG berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan. Sehingga harus ada tindak lanjut pertemuan antara Bappenas, BPKP, LAPAN, dan BIG di level pimpinan dengan agenda pembahasan kebutuhan penyediaan peta skala besar.  Dalam list yang diidentifikasi kebutuhan peta skala besarnya untuk RRTR prioritas oleh ATR, sudah memasukkan 14 kawasan industri, tapi belum memasukkan seluruh kawasan perbatasan negara.

Sebagai hasil dari pertemuan ini bahwasanya Kementerian ATR (bidang tata ruang) telah mengidentifikasi lokasi-lokasi Area of Interest (AoI) sesuai perda RTRW yang harus diprioritaskan penyediaan peta dasarnya
terdapat isu dalam pengadaan citra dari LAPAN, dimana BPKP menyatakan bahwa pengadaan citra oleh Lapan dengan menggunakan dana BIG berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan.

Oleh karenanya tindak lanjut yang diperlukan adalah TRP Bappenas mengusulkan pertemuan setingkat Menteri antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BIG, Kepala Lapan dan Kepala BPKP untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan percepatan penyediaan peta dasar skala besar. Akan mengirimkan nota dinas kepada Bapak Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah untuk melaporkan hal ini.
ATR akan memverifikasi data lokasi peta yang sudah ada dari daerah dan kebutuhan peta kawasan perbatasan negara termasuk tahun pentahapannya, kemudian akan menyampaikan data lokasi untuk kawasan perbatasan kepada BIG.
BIG akan melakukan identifikasi kebutuhan dana per tahun untuk penyediaan peta setelah mendapat data dari ATR. (AS/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar