Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 27 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (27/5). Pada tanggal 26 Mei 2015, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (Dit TRP) menghadiri pertemuan mengenai lanjutan pembahasan draft MoU percepatan pembudidayaan UMK, Petani, Pembudidaya Ikan, dan MBR melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian bertempat di Hotel Ibis Senen, Jakarta. Hadir pada kesempatan kali ini, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Koprasi dan UKM, Bank Indonesia serta Bappenas.

Pertemuan ini merupakan lanjutan pembahasan draft MoU antara Kementerian/Lembaga terkait dengan sertipikasi lintas sektor dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. MoU yang disusun akan ditandatangani oleh Menteri-menteri terkait yang selanjutanya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan surat perjanjian kerjasama (SPK) yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dari masing-masing kementerian terkait.

Tujuan dilaksanakannya MoU tersebut merupakan dukungan dalam mempercepat pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Petani, nelayan pembudidaya ikan serta masyarakat berpenghasilan rendah melalui sertipikasi hak atas tanah. Selain itu juga dalam rangka mendukung percepatan pemberdayaan Koperasi, UMK, Petani, nelayan dan MBR terebut.

Beberapa hal yang disampaikan oleh Kementerian terkait seperti Kemenko, bahwa diperlukan evaluasi realisasi pelaksanaan sertipikasi yang telah dilaksanakan selama ini mulai dari pra sertipikasi, sertipikasi dan pasca sertipikasi. Evaluasi tersebut diperlukan sebagai bahan untuk mendesain rencana kegiatan kedepan.Namun Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa evaluasi secara menyeluruh belum pernah dilakukan. Selama ini evaluasi dilakukan hanya sebatas capaian pelaksanaan sertipikasi sesuai dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu Kementerian ATR/BPN mengusulkan agar dalam MoU perlu memasukkan adanya keapstian penganggaran pada pra dan pasca sertipikasi oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam kesempatan tersebut Bappenas pun menyampaikan beberapa hal antara lain sertipikasi tanah lintas sektor merupakan bagian dari kegiatan reforma agraria 9 juta hektar sehingga muatan dalam MoU sebaiknya sejalan dengan Perpres tentang Reforma Agraria yang sedang disusun Kementerian ATR/BPN (sebagai quick wins); evaluasi pelaksanaan sertipikat tanah lintas sektor perlu dilakukan dan dikoordinasikan oleh Kementerian ATR/BPN; perlu disepakati indikator-indikator kunci (benchmark) yang akan dievaluasi.

Dari berbagai diskusi dan masukan dapat disimpulkan bahwa hasil draft MoU ini dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat pasca sertipikat tanah. Kemenko akan mengundang kembali kementerian/lembaga terkait untuk memastikan target-target sertipikasi tanah untuk 5 tahun mendatang serta memfinalkan draft MoU dan SPK. Direktorat TRP perlu membuat memorandum kepada direktorat perumahan dan permukiman untuk memastikan target kegiatan sertipikasi hak atas tanah untuk MBR di Kementerian PUPR (IK).



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar