Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Dalam rangka melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian penghargaan tersebut terutama dalam proses mekanisme pelaksanaan, maka telah dilakukan pertemuan dengan Tim Penilai Indepen (TPI), Tim Penilai Utama (TPU) dan Tim Penilai Teknis (TPT) yang diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2015 bertempat di Ruang Rapat SS-4, Gedung Bappenas, Jakarta.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendapatkan masukan pelaksanaan penilaian Anugerah Pangripta Nusantara (APN) Tahun 2015 serta masukan untuk perbaikan kualitas dokumen dan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Oswar Mungkasa selaku Ketua TPU berharap dengan adanya evaluasi kegiatan APN 2015 ini dapat menjadikan proses penilaian RKPD pada Pemerintah Daerah tersebut dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah tersebut pada masa yang akan datang.

Beberapa hal yang patut menjadi catatan dalam penilaian Tim TPT bahwasanya perlu ketelitian dan kedalaman dari para tim penilai teknis dalam melakukan pengecekan dokumen RKPD tersebut sehingga tidak hanya berbentuk check list saja tetapi lebih pada penguasaan substansi atau isi yang benar-benar sesuai dengan indikator penilaian yang ada. Perlu adanya Professionalisme Perencanaan. Selain itu juga perlu diberikan pelatihan yang memadai dan cukup waktu bagi Tim TPT dalam mempersiapkan apa saja yang menjadi bahan dalam melakukan penilai atas dokumen tersebut. Terlebih lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 54 tahun 2005 dimana kebanyakan Pemerintah daerah taat pada aturan yang ada sehingga perlu dipertimbangkan pula bagaimana konsisten antar bab dalam dokumen RKPD yang dinilai tetapi konsisten pada antar dokumen setiap daerah yang ada.

Hal ini senada juga dengan beberapa evaluasi dari Tim Penilai Independen (TPI), dimana memang perlu pembinaan yang jelas seharusnya ada pada Pemerintah Provinsi. Karena dengan penilaian dan pengajuan kabupaten yang ikut dalam seleksi bagi Propinsi dengan jumlah Kabupaten yang banyak tentunya akan berbeda dengan perlakuan bagi propinsi dengan jumlah kabupaten sedikit. Oleh karena itu, seharusnya setelah selesainya kegiatan APN ini, Pemerintah Daerah diberikan TOT (pelatihan) yang sama diberikan untuk kabupaten/kota.

Sebagai hasil evaluasi secara ringkas, berbagai masukan dan saran pada intinya memberikan evaluasi yang positif. Hal-hal yang penting perlu adanya pembinaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pelatihan bagi tim penilai berdasarkan kompetensi dan nilai dasar penilaian serta feedback nya juga berupa pembinaan, standarisasi serta melakukan koordinasi dalam Forum Kepala Bappeda untuk diskusi dan sebagai proses pembelajaran.  Selain itu masukan untuk Bappenas sendiri bahwasanya kegiatan ini tidak sekedar kegiatan tahunan (rutin) tetapi juga dapat merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan (berkelanjutan) sehingga perlu ditetapkan dalam suatu ketetapan yang formal dan legal sehingga dapat direncanakan dalam tahun sebelumnya dengan baik dan benar baik dari sisi subtansi maupun pendanaannya. (SY)

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar