Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 20 View , Kategori : Tataruang

Rakor ini dilaksanakan untuk menyusun pedoman pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Saranan Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.  Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang diinstruksikan di dalam Inpres ditargetkan selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Diharapkan pembangunan 7 PLBN ini dapat dijadikan acuan dalam pembangunan 9 PBLN usulan baru di tahun selanjutnya.

Selanjutnya, diskusi dibagi ke dalam 4 kelompok pembahasan:
Masterplan  PLBN; Stardardisasi PLBN; SOP Manajemen PLBN; dan Aset (lahan dan bangunan) PLBN.Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas masuk ke dalam kelompok pembahasan Masterplan PLBN.

Beberapa poin pembahasan dalam Diskusi Masterplan PLBN:
- Sudah tersusun masterplan untuk 7 PLBN yang diinstruksikan dalam Inpres No. 6 Tahun 2015.
- Masterplan untuk 7 PLBN tersebut akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) seperti yang tertuang dalam Inpres No. 6 Tahun 2015 instruksi kedua angka 16 huruf b.
- Delineasi kawasan PLBN dalam masterplan masih mengikuti delineasi tahun 2013. Dalam pengembangannya ternyata terdapat beberapa kawasan PLBN yang mebutuhkan lahan lebih sehingga pengembangan kawasan meluas hingga di luar kawasan PLBN.
- Oleh karena itu dibutuhkan batas yang jelas untuk kawasan PLBN yang termasuk ke dalam pengaturan masterplan PLBN karena delineasi kawasan ini akan sangat terkait dengan peruntukkan lahan yang menjadi bagian dari kawasan PLBN (terkait kesesuainnya dengan peruntukan lahan dalam RTR).
- Di Provinsi Kalimantan Barat (memiliki 3 PLBN) terdapat isu pembubaran Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama dikarenakan pemprov memandang bahwa dengan adanya Inpres No. 6 Tahun 2015 terdapat kesan bahwa kewenangan kawasan perbatasan sepenuhnya dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah pusat.  

 Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini akan ada legalisasi Masterpan untuk 7 PLBN oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua BNPP (ZH/SY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar