Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Mei 2015, 00:00:00 WIB, 21 View , Kategori : Tataruang

Pada tanggal 21 Mei 2015, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (Dit TRP), Bappenas menghadiri seminar mengenai pemetaan partisipatif yang bertujuan untuk mendukung dan memberikan masukan kritis terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan RTWR Kab/Kota.  Selain itu, kegiatan ini ini dapat dijadikan model yang bisa direplikasikan di wilayah lainnya dan menggali pandangan serta masukan dari berbagai pihak terkait dengan PPLB. Seminar diselenggarakan oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bertempat di Auditorium IPB, Bogor dengan para peserta berasal dari Donor, NGO, BIG, Bappenas, Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah.

Perencanaan penggunaan Lahan Berkelanjutan (PPLB) merupakan perencanaan penggunaan lahan yang menekankan pada proses partisipatif, menggunakan metode pemetaan partisipatif dan perencanaan tata guna lahan yang lebih mendetail. Melalui PPLB, perencanaan masyarakat dimungkinkan terintegrasi dengan RTRW Kabupaten dengan penekanan pada membangun kerjasama dengan pemerintah daerah.

Pada kesempatan ini, beberapa hal disampaikan oleh para narasumber yang menyatakan bahwa proses penyusunan rencana tata ruang (Kabupaten/Propinsi) dinilai masih bermasalah, lebih membuka kesempatan kepada investasi skala besar yang masih melahirkan konflik penguasaan ruang, adanya kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan dan hanya menjadi obyek pembangunan. Rendahnya upaya-upya pemerintah dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari program penataan ruang yang diselenggarakan, masyarakat merasa aspirasinya tidak diperhatikan, selain itu juga Sustainable land use planning yang merupakan salah satu metode perencanaan wilayah yang mengarusutamakan masyarakat adat/lokal sebagai pelaku utama perencanaan dan peta merupakan alat bantu untuk kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), semuanya itu masih menjadi perhatian utama.

Dalam hal ini, Direktorat TRP menyampaikan hal-hal berupa masukan diantaranya bahwa rencana tata ruang kawasan perdesaan (peraturan desa) harus terintegrasi dalam RTRW Kab/Kota, perlunya penyusunan NSPK Pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan harus memenuhi ruang lingkup substansi dan skala peta yang digunakan). Selain itu, Peta Integrasi Peta Kelola Rakyat (peta partisipatif) menjadi bahan masukan dalam penyusunan RTR Kawasan Perdesaan, Peta Integrasi Peta Kelola Rakyat (peta partisipatif) dapat dijadikan alat untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Peta RTR yang disusun harus sesuai dengan data dari Wali Data Informasi Geospasial  Dasar/Tematik yang telah ditentukan dan harus divalidasi BIG
SDM yang menyusun RTR Kawasan Perdesaan harus memiliki sertifikasi dari Kemen ATR/BPN.

Dalam diskusi yang berlangsung telah disinggung bahwanya perlunya memperkuat pelibatan masyarakat sipil melalui forum perencanaan untuk menjadi mitra strategis dan konstruktif bagi Pemda/Bappeda terutama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Namun demikian tetap harus dilihat masih adanya keterbatasan dalam mengakses data pemerintah daerah untuk analisis spasial.

Dengan adanya seminar ini diharapkan melalui SLUP, perencanaan wilayah mendapatkan dukungan dari masyarakat secara luas ehingga menghindari konflik atas ruang serta mendukung dalam mengembangkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui penjabaran kondisi dan bentuk pengelolaan wilayah yang telah ada dalam masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari seminar ini, JKPP akan melanjutkan kegiatan perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan dan akan mengusahakan keterlibatan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. (RN,NA).

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar